Home / Artikel / KJP Perlu Dimanages Orang Tua Peserta Didik

KJP Perlu Dimanages Orang Tua Peserta Didik

Jakarta,sketsindonews – Bagaimana memanages Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi kebutuhan anak di sekolah, sementara KJP diberikan oleh Pemprov DKI senilai anggaran 2,6 Trilyun benar sangat dibutuhkan warga Jakarta untuk bagaimana anak peserta didik dapat belajar dengan fokus serta mendapat fasiltas pendidikannya secara mandiri.

Menurut Rosiana Rachman, KJP memang harus di manages oleh pihak orang tua selaku wali murid dirumah terutama akan kebutuhan nilai cakupan pendidikan yang mencapai 7,2 juta pertahun, dimana setiap bulannya peserta didik mendapat 600 ribu.

Artinya, kata Rosiana.Kebutuhan vital anak sangat diperlukan teruama pada perlengkapan sekolah peserta didik itu yang utama. (28-03-2017)

Selanjutnya, kebutuhan sekunder dari hasil tabungannnya KJP peserta didik mendapat sisa KJP yang bisa dipergunakan secara baik dalam mendukung belajarnya, bisa beli “lap top” atau sarana tranportasi “sepeda” untuk anak pergi sekolah, paparnya.

Kan sudah jelas KJP tidak bisa ditunaikan tapi bagi kaum ibu agar senantiasa mengelola dana KJP bagi tumbuhnya semangat belajar secara pysikologis memberikan khasanah atribute belajar dengan serba baru.

Sementara dalam debat pilgub DKI mengenai KJP Plus versi calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan dapat ditarik tunai dananya.

Mendengar paparan tersebut calon gubernur DKI nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa kartu tersebut akan merusak mental anak-anak usia sekolah dan juga orang tuanya.

Mengapa demikian? Ahok menjelaskan karena kalau dana KJP Plus dapat ditarik tunai, maka tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya dan kemungkinan besar tidak akan tepat sasaran serta merusak mental orang tua dan peserta didik jika tidak digunakan untuk kebutuhan sekolah anak.

Sehingga, Pemprov DKI tidak akan punya data kebutuhan yang diperlukan anak-anak usia sekolah, saat debat di mata najwa metro tv, Jakarta Barat.

Lebih merusak mental lagi, lanjutnya, Anies merencanakan akan memberikan KJP Plus pada orang yang tidak mau sekolah. Padahal KJP yang diterapkan Ahok adalah untuk mendorong orang mau sekolah. KJP diterbitkan untuk mencegah adanya anak yang putus sekolah.

reporter : nanorame

Check Also

Tukang Sapu Tuprok Jadi Anggota Dewan Kota, Siapa Dia…

Jakarta, sketsindonews – Garis hidup serta bagaimana mendapatkan pengakuan publik bukan perkara mudah, apalagi terkait …

Watch Dragon ball super