Home / Artikel / Komnas HAM: Penggusuran Di Bekasi Merupakan Tindakan Yang Salah

Komnas HAM: Penggusuran Di Bekasi Merupakan Tindakan Yang Salah

Jakarta, sketsindonews – Warga korban penggusuran pemkot Bekasi Effendi atau akrab disapa Pepen berbondong-bondong mendatangi Komnas HAM untuk berbicara dan mengadukan penistaan yang dilakukan pepen terhadap warga bekasi.

“Sekitar 7 bulan yang lalu Pepen melakukan tindakan yang menyakiti kami, menggusur rumah kami tanpa musyawarah dengan kami, Pepen sebagai pemimpin tidak menganggap kami sebagai manusia, itu menyakitkan hati kami dan jelas pepen sudah menistakan kemanusiaan.” Ungkap Sona warga Bekasi korban penggusuran, selasa (02/5).

Baca juga: Komnas HAM Temui Korban Gusuran Pemkot Bekasi

Sona juga menambahkan, “apa salahnya Pepen mendatangi rumah kami dan mengajak musyawarah agar semuanya senang.”

“Permintaan kami sederhana, yakni diberikan ganti rugi bangunan saja agar menjadi modal kami untuk melanjutkan hidup setelah rumah kami tergusur demi proyek yang katanya adalah untuk pembangunan daerah. Namun pepen tidak pernah mengajak kami musyawarah mencari solusi bersama.” Papar Sona

Sementara itu, ketua FSB Nikeuba KSBSI, Dedi menyampaikan ekspresi kemarahannya terhadap kepemimpinan pepen. “Pemimpin dengan karakter dan cara memimpin seperti Pepen lebih baik di gulingkan saja, karena tak layak menjadi pemimpin rakyat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan musyawarah-mufakat,” Kecam Dedi

Dedi juga menduga bahwa Pepen menggunakan otoritasnya secara sepihak dan hanya menguntungkan diri sendiri. “Menurut data, sejatinya rumah yang digusur Pepen merupakan tanah dan wewenangnya PUPR, bukan tanah Pemkot Bekasi. Lah koq ini Pepen yang nafsu membebaskan lahan di daerah itu? Jangan-jangan ini kongkalikong pengusaha dengan penguasa yang menjadikan rakyat sebagai tumbal dari kesenangan mereka saja.” Ungkap Dedi.

Natalius selaku perwakilan KomnasHAM yang menemui warga mengatakan akan menyampaikan kedalam internal KomnasHAM agar dapat ditindaklanjuti proses hukumnya.

“Saya sudah menampung aspirasi warga, akan saya sampaikan kepada tim agar dapat ditindaklanjuti, karena kasus ini merupakan bentuk bahwa negara telah melakukan perusakan terhadap hak milik atas bangunan warga, ini tindakan yang salah dan negara harus bertanggung jawab atas perusakan dan perampasan bangunan warga ini,” Terang Natalius. (Eky)

Check Also

Apa Kata Kang Yayat, Usia Jakarta 491 dan Persoalan Klasik Yang Tak Pernah Tuntas

Jakarta, sketsindonews – HUT DKI Jakarta ke – 491 Kota Jakarta seharusnya bukan semakin tua, …

Watch Dragon ball super