Jakarta, sketsindonews – Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO 1957 mengadakan Forum Diskusi Nasional di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (11 /1/22).

Forum ini mengangkat tema “Refleksi 2021 Proyeksi 2022, Indonesia Bisa Apa?” dengan menghadirkan Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A. (Menko Perekonomian) sebagai Keynote Speaker, beserta narasumber di antaranya :

1. Jenderal (HOR)(Pur.) Luhut Binsar Panjaitan,
   M.P.A. (Menko Marivest)
2. Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E, M.A.,MSc., M.Phil (Panglima TNI)
3. Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Msi. (Kapolri)
4. Berly Martawardaya, Phd (Dosen FE UI)
5. Burhanuddin Muhtadi, Phd (Direktur Indikator Politik Indonesia)
6. Budiman Tanuredjo (Jurnalis Senior Harian Kompas)

Dengan dimoderatori oleh Adilita Pramanti.

Dalam keterangan kegiatan, latar belakangnya ialah di mana tahun 2021 merupakan tahun kedua Pandemi Covid-19. Berbagai peristiwa penting dilalui Indonesia sepanjang tahun 2021 sebagai negara maupun sebagai bagian dari masyarakat global.

Pandemi Covid-19 menjadi masalah yang begitu besar mengancam berbagai sendi kehidupan bernegara bahkan juga kelanjutan nasib umat manusia. Karena Pandemi Covid-19 dapat memicu krisis yang begitu kompleks.

Karena itu berbagai peristiwa yang dihadapi tahun 2021, perlu untuk direfleksikan dalam rangka membuat langkah atau proyeksi strategis tahun 2022, agar optimisme terawat dalam bangsa dan negara.

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan, secara umum kondisi Kamtibmas terjadi penurunan jumlah kasus di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan fokus dari Kapolri dalam penanganan kejahatan khususnya kejahatan terhadap perempuan dan anak.

“Kapolri meminta penanganan kejahatan mengedepankan tindakan preventif dan persuasif. Kapolri juga meminta untuk bersama-sama mengatasi kejahatan narkoba,” ungkapnya.

Peran Polri, tambah Dedy, dengan kerjasama dengan instansi lainnya terus ditingkatkan terutama dalam penanganan Covid-19 selama masa pandemi. Dengan pola-pola kerjasama, penanganan Covid-19 dan kejahatan lainnya bisa kuat dan berhasil.

“Dengan situasi Kamtibmas yang kondusif, maka perekonomian Indonesia juga akan berjalan dengan baik.

Konstelasi politik sebenarnya belum selesai terkait Presiden Theshold, namun demikian ada peningkatan tajam ditingkat massa masalah yang dihadapi Indonesia ke depan bukan hanya isu Covid-19.

Paham radikalisme tidak semata-mata terdistribusi melalui proses indoktrinasi secara langsung atau melalui pendekatan konvensional lainnya. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan paparan paham radikalisme dapat dijangkau dan diakses hanya dalam batas sentuhan jari di layar smartphone.

Tantangan menghadapi paham radikalisme bukanlah persoalan gampang. Tekanan dan beban kehidupan yang dirasakan semakin sulit. Khususnya, di saat pandemi Covid-19 berpotensi mendorong tumbuh suburnya radikalisme sebagai solusi instan dan pelarian dari berbagai himpitan persoalan. Di samping itu, fakta sosiologis Indonesia sebagai bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, menjadikan kita berada dalam posisi rentan dari ancaman potensi konflik.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, teknologi informasi juga dimanfaatkan kalangan teroris untuk penggalangan dana (crowdfunding) mendukung aktivitas terorisme. Menurut catatan BNPT, selama pandemi terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan, yang diduga kuat terkait aktivitas terorisme.

Inilah yang memungkinkan, misalnya, remaja wanita di Inggris atau Australia, mudahnya bergabung dengan ISIS di Irak. Contoh lain, kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri beberapa waktu lalu, diduga kuat juga terpapar ideologi ISIS dari internet. Kita harus menyadari, bahwa era disrupsi yang menghantarkan fenomena the internet of things menjadikan ancaman paparan radikalisme terasa begitu dekat.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, strategi menangkal ancaman radikalisme dan terorisme memerlukan pendekatan yang bersifat soft power. Mengingat upaya deradikalisasi tidak akan efektif apabila hanya dilakukan secara represif.

Semangat Tri Dharma Kosgoro 1957 yang terdiri dari pengabdian, kerakyatan dan solidaritas, bagian tidak terpisahkan dari program vaksinasi ideologi Empat Pilar MPR RI untuk membangun imunitas kebangsaan dan jati diri. Nilai-nilai ini yang akan menghimpun kita dalam satu ikatan komitmen kebangsaan.

( Shanty )