KPK Dilarang Memberi Informasi Soal Perbankan

Jakarta, sketsindonews – Sikap arogansi kekuasaan salah satu pejabat deputi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipertanyakan pengamat hukum Profesor Romli Atmasasmita dan mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua di Jakarta.

Menurut Romli maupun Abdullah, apa yang telah dilakukan pihak KPK dengan menerbitkan surat kepada PT Geo Dipa Energi terkait klarifikasi bantuan informasi kepada Bank HSBC Indonesia, tidak dapat dibenarkan.

“Instansi yang berwenang memberikan klarifikasi adalah Bank Indonesia atau pihak Bank HSBC Hongkong bukan KPK,” tegas Romli kepada sketsindonews, Minggu, (16/02/20) siang.

Ia pun mempertanyakan maksud dan tujuan PT Geo Dipa Energi meminta surat klarifikasi tersebut kepada Komisi anti suap. “Apa tujuan PT GDE meminta infomasi kepada KPK,” tanya guru besar Universitas Padjajaran.

Terkait informasi perbankan ditambahkannya, instansi manapun tidak boleh mengeluarkan keterangan tersebut. Sebab kata Romli, informasi perbankan dilindungi oleh undang-undang perbankan tanpa ada kaitan dengan perkara pidana, sekalipun oleh instansi KPK.

“Jika KPK mengeluarkan surat tersebut tanpa memiliki wewenang hukum sesuai dengan KUHAP dan undang-undang KPK hal tersebut merupakan pelanggaran pidana,” ujar Romli.

Senada dengan Romli, mantan penasehat KPK, Abdullah Hehamahua juga menyayangkan keterlibatan lembaga pemberangus korupsi dalam pemberian informasi sengketa kontraktual antara PT Bumi Gas Energi dengan PT Geo Dipa Energi.

Sebab kata dia, surat yang diterbitkan oleh KPK merupakan informasi soal perbankan dan pihak yang berhak memberikan keterangan tersebut adalah otoritas OJK, BI atau pihak-pihak terkait perbankan, bukan KPK.

Selain itu masih kata Abdullah, bahwa institisusi KPK tidak berwenang menangani perkara perdata dalam bentuk apapun. Sebaliknya tutur Abdullah, KPK hanya diperbolehkan melakukan penanganan perkara pidana korupsi.

“Itu pun tidak semua kasus korupsi bisa ditangani oleh KPK. Sebab, menurut Pasal 11 undang-undang KPK, yang boleh ditangani KPK adalah penegak hukum, Penyelenggara Negara (PN) dan pihak lain yang terlibat dgn penegak hukum dan PN,” tandas Abdullah.

Sementara itu Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, bertugas sesuai prosedur terkait rekomendasinya atas kerja sama PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi dalam Patuha I. Lantaran menemukan potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut. 

“Kapasitas KPK dalam hal ini, adalah upaya untuk mencegah potensi kerugian negara. Karena dalam salah satu proses negosiasi pada 2017, Bumi Gas menuntut proyek Patuha I yang telah berproduksi senilai US$3–US$4 juta per bulan diserahkan kepadanya,” tutur Ali Fikri, Senin (10/02/20).

(Sofyan Hadi)