Back

Media Terpercaya

Kuasa Hukum PT BGE Laporkan Deputi KPK ke Dewas

Jakarta, sketsindonews – Dugaan adanya intervensi Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggilan terhadap PT Geo Dipa Energi (GDE), terkait penerbitan surat permohonan bantuan klarifikasi Bank HSBC kepada dirut PT GDE, pada 19 September 2017.

Mendapatkan sorotan tajam dari Ketua Umum asosiasi daerah penghasil panas bumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin lahirnya surat tersebut tidak tepat karena dikeluarkan disaat para pihak sedang bersengketa perdata. “Ranahnya bukan ranah KPK,” kata dia kepada sketsindonews.com, Kamis (13/02/20) siang.

Sebab KPK lanjut Hasanuddin, dalam memberikan informasi tidak mengkaji permasalahan itu secara komprehensif atau tidak dalam kerangka peraturan perundang-undangan panas bumi, serta historical aspek kontrak kerja sama para pihak.

“Secara formil surat tersebut tidak tepat, karena tidak ada korelasinya dengan kewenangan KPK. Hal ini bisa dikualifikasi sebagai bentuk intervensi KPK dalam sengketa perdata para pihak. Terbukti surat tersebut digunakan dalam sidang gugatan sebagai alat bukti,” imbuhnya.

Selain itu Hasanuddin juga mengkritisi redaksional yang menyebut PT Bumi Gas Energi (BGE), tidak memiliki rekening di Bank HSBC Hongkong baik dalam status aktif maupun tertutup, sudah tidak relevan lagi.

Sebab ujar dia, KPK bukanlah institusi lembaga keuangan yang dapat menilai aktivitas keuangan perusahaan, melainkan KPK adalah sebuah lembaga penegakan hukum.

“Berkenaan dengan redaksional, tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut soal kebenarannya. Namun jika secara formil surat tersebut tidak tepat, soal ini sudah tidak relevan lagi,” tegas dia.

Pendiri LBH Padjajaran itu juga tidak sependapat jika ada anggapan Pahala Nainggolan disebut telah melakukan pembohongan publik. “Tapi kekeliruan karena salah memahami kewenangan dan substansi masalah. Ini bisa dikualifisir sebagai tindakan tidak profesional,” beber Hasan.

Lebih lanjut Hasan menduga jika terbitnya surat tersebut ada motif lain, akan berdampak tindak pidana. Dan jika ada tindak pidana, pihak yang berkompeten menelisik adalah kepolisian dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri. “Jika tidak maka harus di clearkan,” saran Hasan.

Selain sanksi pidana ia juga menyebut dewan pengawas dapat melakukan sidang kode etik. “Untuk mencari apakah ada tindakan pelanggaran etik kewenangannya Dewas. Yaitu tindakan tidak profesional. Bareskrim melakukan penyelidikan, dan Dewas melakukan pemeriksaan pelanggaran etik. Jika tidak terbukti maka harus di clearkan untuk menjaga kredibilitas KPK secara institusi,” ungkap Hasan.

Saat dikonfirmasi Dirut PT BGE, David Randing mengatakan, surat resmi KPK kepada pihak PT GDE tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sebab menurut David, pihaknya telah melakukan crosscheck kepada Bank HSBC Indonesia.

“Berdasarkan informasi dari pihak Bank HSBC Indonesia secara lisan kepada kami, dia tidak pernah mengatakan bahwa perusahaan kami tidak memiliki rekening. Dan pihak bank HSBC juga tidak pernah mengeluarkan surat seperti yang dibuat oleh KPK,” Jelas David, Kamis (13/2/2020).

Sementara itu kuasa hukum PT BGE, Boyamin Soiman mengaku akan mengadukan Jubir KPK dan deputi KPK kepada Dewas. Alasannya, kata Boyamin, Pahala diduga melindungi PT Geodipa yang tidak mempunyai ijin pertambangan tapi melakukan pertambangan sehingga bisa disebut PT Geodipa melakukan penambangan ilegal. “Masak KPK melindungi perusahaan yang melakukan penambangan illegal,” tandas Boyamin.

Di tempat terpisah Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan Pahala hanya menjalankan tugas sebagaimana mestinya yakni melihat adanya potensi kerugian negara.

“Karena dalam salah satu proses negosiasi pada 2017 Bumigas menuntut proyek Patuha I yang telah berproduksi senilai US$ 3–4 juta/bulan diserahkan kepadanya,” kata Ali, Senin (10/2/2020).

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.