Jakarta, sketsindonews – Ketua Lembaga Pemantau dan Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menyikapi ihwal keberadaan lahan 1000 M2 milik Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) terindikasi adanya mall administrasi pihak Sudin LH (cq.Dinas LH) Provinsi DKI Jakarta pembangunan TPS Dakota Kebon Kosong belum ada MoU antara PPKK dan Sudin LH Jakarta Pusat.

Ini terungkap setelah pihak Kepala Divisi Managemant Pemeliharaan Lingkungan (MPL) Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK), Adi Suryadi kepada salah satu awak media dinyatakan, pembangunan TPS ramah lingkungan ini dibangun diatas lahan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) seluas 1.000 M2 sarana sebagai tempat pengolahan sampah di kawasan Kemayoran dan sampah warga masyarakat tak jelas dalam fungsinya.

Selain itu Adi pun heran belum adanya MoU atau rekomendasi dari pihak Kantor PPKK sebagai pemilik lahan milik asset dalam aturan main, apakah itu di pinjamkan atau di sewakan.

Adi pun menolak permintaan Dinas LH yang meminta penggunaan lahan lagi di sebelah TPS ramah lingkungan itu.

“Fungsi TPS ramah lingkungan itu aja belum jelas fungsinya. Malah mau minta lahan lagi,” terangnya.

Pertanyaan Victor, lahan TPS di jalan Dakota kenapa bisa berdiri jika tidak ada rekomendasi untuk di bangun, seperti wilayah Kebon Kosong secara infrastruktur selama ini rusak Pemda DKI tak bisa masuk seperti jalan dan saluran karena bisa menyalahi aturan BPK, terkecuali sudah ada MoU antara Pemda DKI bersama PPKK (Sekneg), tandasnya.(23/1)

Lanjut Victor, Aktivis sekaligus Caleg Nasdem meminta Gubernur DKI Anies Baswedan seperti Lembaga bentukan pemda DKI Jakarta seperti KPK, BPK serta Kejari untuk menyusuri turun langsung terhadap kejanggalan berdirinya tanpa procedural indikasi dengan adanya dugaan penyimpangan mall administrasi proyek TPS Dakota Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat.

Mereka untuk turum langsung dan mengecek apakah itu sesuai dengan aturan keluarnha anggaran itu sudah sesuai Jika ada penyimpangan harus ditindak tegas sesuai dengan aturan. Karena pembangunannya menggunakan dana APBD hingga mencapai milyaran rupiah,” tegas Victor.

reporter ; nanorame