Home / Berita / Masih Ada Keluhan Dalam Perbaikan Sistem Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
suasana sidang pelanggaran lalu lintas

Masih Ada Keluhan Dalam Perbaikan Sistem Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jakarta, sketsindonews – Perbaiki sistem Pengadilan untuk pelanggar lalu lintas yang dimulai sejak hari Jumat (24/6), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, masih menimbulkan sejumlah kesalahan dan keluhan bagi masyarakat yang ingin menghadiri sidang.

Seorang pelanggar yang ingin mengikuti persidangan, merasa sedikit kecewa dengan adanya sistem baru yang diterapkan oleh Pengadilan Jakarta Timur.

“Keliatannya si bagus, tapi tidak ada pemberitahuan sebelumnya baik secara tertulis atau di media. Ya ruang sidangnya si di buka empat ruangan tapi  penumpukan di loket itu masih panjang bangat dan masih ada yang tiba-tiba nyelonong (memotong antrian langsung ke loket-red),” ujar Ahmad kepada sketsindonews.com, saat ingin meninggalkan PN Jakarta Timur.

Selain itu dalam pantauan sketsindonews.com masih ada beberapa kejanggalan yang terjadi. Dimana si pelanggar dalam persidangan, setelah ke Hakim dan diteruskan ke Panitera, si Pelanggar memegang berkas dan membawa sendiri ke Jaksa untuk membayar, dengan ruangan yang berbeda.

Saat dicoba menanyakan ke Wakil Ketua PN, Sutanto, S.H tidak didapatkan jawaban. “Sebentar ya,” ujarnya yang kebetulan sedang sibuk melakukan pemantauan.

Setelah beberapa lama, saat Sutanto usai berbicara dengan beberapa orang, kembali sketsindonews.com yang saat itu sedang melakukan peliputan mencoba mewawancarai Sutanto.

Kembali tidak didapatkan jawaban. “Maaf ya, sebentar,” ujar Sutanto meninggalkan wartawan dari sketsindonews.com.

Pada hari yang sama, sore sekitar pukul 17.00, tim sketsindonews.com kembali melakukan investigasi ke PN Jakarta Timur. Hasilnya seorang petugas yang enggan menyebutkan namanya mengungkapkan bahwa ada kesalahan yang masih terjadi saat persidangan.

“Dalam proses pengadilan si Pelanggar diserahkan berkas langsung dari Panitera, dan membawa berkas tersebut ke Jaksa sambil membayar, sebenarnya itu menjadi cela jika saja si pelanggar ingin berbuat curang,” ungkapnya.

Selanjutanya Ia menyarankan untuk langsung menanyakan ke Wakil Ketua PN. “Nanti langsung tanya aja mas,” tutupnya. (Eky)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Watch Dragon ball super