Home / Artikel / Masih Banyak Pamong Hindari Score Card Dalam Merubah Wilayah

Masih Banyak Pamong Hindari Score Card Dalam Merubah Wilayah

Jakarta, sketsindonews – Score Card bagi Camat dan Lurah akan dievaluasi jabatannya jika tidak memenuhi 12 poin indikator dalam penanganan penyelesaian wilayah, selain akan mendapat sanksi Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD). 

Dalam pantauan sketsindonews.com masih banyak para lurah dan camat (pamong) menghindari score card dalam merubah tata lingkungan, dengan pemikiran mereka akan kena sangsi TKD saja, bagaimana dengan jabatan pergantian jika tidak bisa merubah wilayah. Ini yang semestinya pemko lakukan dalam menata wilayah dengan batas waktu bagi kinerja pamong.

Pamong bisa merubah prioritas dengan alasan resiko atau karena tidak dikerjakan, ini yang harus juga dievaluasi menjadi indikator utama.

Dari 12 indikator sebagai syarat tersebut diantaranya penanganan masalah sampah, hunian, PKL, parkir liar, saluran air, jalan lingkungan, PJU, Taman, DBD, BPJS, KJP, dan masalah sosial.

Parkir liar, sterilisasi trotoar yang masih marak serta bangunan liar bantaran kali diwilayah Jakarta Pusat masih menumpuk dengan persoalan sebagai uji nyali bagi para pamong. (1-03-2017)

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, Score Card merupakan komitmen Camat dan Lurah untuk melaksanakan pekerjaan penataan wilayah sesuai target selama satu tahun.

“Target Score Card merupakan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Camat dan Lurah dalam melaksanakan pekerjaan selama 1 tahun”, kata Mangara usai penandatanganan pakta integritas Score Card, Senin (28/02/2017).

Dari target itu, kata Mangara, pihaknya bisa mengukur kemampuan untuk mengevaluasi kinerja Camat dan Lurah.

“Sanksi nya sudah pasti ada yaitu TKD yang dinilai dari kemampuan evaluasi dari pejabat yang dimaksud,” tandasnya.

“Score Card Lurah setiap bulannya akan diawasi Camat dan tingkat kota. Sedangkan Score Card Camat akan diawasi oleh Walikota melalui Tata Pemerintahan,” jelas Mangara didampingi Kabag Tata Pemerintahan, Kamal.

Intinya, sambung Mangara, pada penilaian akhir dalam satu tahun terhadap pejabat yang bersangkutan akan terukur. Meski begitu, ia berharap SKPD/UKPD dapat melakukan koordinasi untuk mendukung pekerjaan Score Card kepada Camat maupun Lurah.

“Jadi pekerjaan Score Card yang sudah dikerjakan akan diinput setiap bulannya melalui sistem. Kalau ada Camat dan Lurah yang tidak melaksanakan pasti akan ketahuan,” katanya.

reporter : nanorame

Check Also

Ratusan Santri Pondok Pesantren AFKN Lakukan Wisata Religi di Pulau Panjang

Jakarta, sketsindonews – Sebanyak 120 santri dari Pondok Pesantren Alfati Kafa Nusantara (AFKN), lakukan wisata …

Watch Dragon ball super