Home / Artikel / Menata Tanah Abang, Anies Baswedan Gubernur PKL

Menata Tanah Abang, Anies Baswedan Gubernur PKL

Jakarta, sketsindonews – Pro kontra kebijakan populis Gubernur Peovinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penataan kawasan Tanah Abang dengan melakukan penutupan jalan serta pendestrian (trotoar) sebagai realokasi bagi pedagang kaki lima sebuah langkah mundur pemerintah DKI dalam menata kawasan Tanah Abang.

Berbagai pengamat tak habis pikir Anies Baswedan melakukan kebijakan yang katanya susah dilakukan kajian, itu biaya yang sudah besar untuk trotoar dan jalan hanya untuk program PKL, artinya Anies hanya  bisa menjadi Gubernur PKL, ujar Joko Sardjono alias Joko Edan Aktivis Lingkungan. (25/12)

Jelas itu menyalahi aturan dan UU serta Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di tabraknya. Gubernur tidak melihat kepentingan yang lebih besar pada penataan jalan sesuai apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya dalam menata kawasan.

“Bubarkan saja Trantib kalo begitu buat apa ada trantib yang sudah susah payah lakukan program Tertib Trotoar (BTT) selama kurun waktu 3 bulan,” tegas Joko.

Sementara Peneliti Transportasi Unika Sugijapranata Semarang Djoko Sutijowarno menyatakan, jelas ini menyalahi aturan UU, apalagi milyaran rupiah sarana fasum fasos yang sudah dibangun pada penempatan fungsi yang salah hanya semata untuk PKL dengan tidak melakukan realokasi terintegrasi.

Dilain pihak tokoh pemuda Tanah Abang H. Heru Nuryaman ketika diminta pendapatnya mengatakan, program ini model “Sogo Jongkok” yang saat itu pernah dilakukan, namun konsep ini salah, ujarnya.

Kenapa harus setiap hari, bukan “week day” atau “week and”, kalo ini caranya apa yang sudah dibangun tanah abang “gak ada preman” menjadi stigma kembali, padahal Tanah Abang sudah sangat kondusif nilai kekumuhan Tanah Abang sudah hilang.

Pemerintah DKI tak siap dalam melakukan konsep, karena  quota itu hanya 400 pedagang ini akan menimbulkan polemik, padahal kita tahu bersama saat Jokowi menjadi Gubernur DKI data pedagang PKL saat itu 1.300 yang terdata yang sebagian masuk Pasar Blok G.

“Romor dan fakta telah berkembang sampai Trantib Provinsi DKI Kasatpol PP Yani Purwoko kewalahan mengusir dari trotoar saat para PKL buka lapak, akibat mobilisasi pedagang tumpah ruwah membuka turun kejalan secara membabi buta.”

Karena data itu tidak valid, serta persiapan yang salah dalam penataan kebijakan. Kami bukan tak mendukung program Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menata kawasan yang sudah baik.

Selama Gubernur tidak melibatkan masyarakat lokal (kearifan local) dalam melibatkan semua unsur serta ketegasan penataan maka Tanah Abang menjadi polemik, tambah Heru yang dirinya telah berhasil menata kawasan Pasar Tasik Beton dalam realokasi terintegrasi.

Dirinya bisa mengatur Tanah Abang, jika pembatasan serta aturan dimainkan bagaimana pedagang ikut aturan serta jalan publik tetap berfungsi, trotoar boleh dipakai dalam waktu paruh tidak menganggu pejalan kaki, tutup Heru.

Reporter : nanorame

Check Also

Sangat Sulit LHP DKI 2018 Dapat WTP Dari BPK

Jakarta, sketsindonews – Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah memprediksi opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan …

Watch Dragon ball super