Jakarta, sketsindonews – Setelah surat keberatan yang diajukan tidak mendapat respon dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Eko Putro Sandjojo, Kamis (15/11/17) Hanibal Hamidi resmi melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sebelumnya Hanibal yang menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD), di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa PDTT diberhentikan dari jabatannya pada Agustus 2017 lalu.

“Kita gugat yang menetapkan SK (Menteri Desa), yang menandatangani setalah kita menyampaikan surat berkeberatan,” ujar Hanibal yang hadir bersama beberapa timnya, usai mendaftakan gugatan.

“Maka tahapan berikutnya karena tidak ada respon sama sekali dari Kementerian Desa maka kita lanjutkan tahap pengaduan ke Pengadilan Tata usaha Negara, karena ketentuannya seperti demikian uu no.30 tentang Administrasi Pemerintahan,” tambahnya.

Hanibal berharap dengan proses pengadilan ini, dapat diketahui apa yang menjadi penyebab pemberhentian dirinya sebagai salah satu pejabat di Kementerian Desa PDTT, karena menurutnya pada salah satu media nasional, Menteri Desa telah mengaitkan pemberhentian tersebut dengan Kasus OTT yang terjadi di Kementerian Desa PDTT.

“Dasar itu (Gugatan) bukan atas jabatannya tetapi adalah meletakan dengan benar kasus sebenarnya terhadap pemberhentian kami.apakah karena kinerja kami atau kesalahan kami yang bahkan di berita terakhir, dinyatakan dalam wawancara tersebut Menteri Desa mengaitkan antara kasus tertangkapnya OTT kasus penyuapan oknum BPK dari pejabat Kementerian Desa PDTT terkait Opini atas proses pengawasan anggaran 2016,” paparnya.

Nama baik keluarga

Dengan pernyataan Menteri Desa tersebut, Hanibal merasa bahwa semasa bekerja telah melakukan hal yang memalukan keluarga. “Kemudian dinyatakan bahwa termasuk dalam proses pergantian jabatan kami satu kesatuan dengan kasus tersebut (OTT),” katanya.

Jadi dengan sederhana, kata Hanibal “Orang akan beranggapan bahwa kami terlibat dalam kasus tersebut, menurut kami.” Hingga akhirnya, dari sisi keluarga juga merasakan bahwa Hanibal telah dizalimi dalam pekerjaan.

Suport keluarga juga yang menurut Hanibal menjadi pendorong adanya gugatan tersebut, karena telah menimbulkan pembunuhan karakter. “Selama ini kami jaga betul integritas kerja kami dan Track Record kami seperti yang terekam di media, kami bukanlah seseorang yang berkepribadian atau punya riwayat-riwayat yang bagi kami memalukan atau korupsi atau narkoba dan yang lain,” katanya.

Kandidat kuat eselon I

Selama bekerja, menurut Hanibal tidak pernah ada kesalahan fatal, serta belum pernah mendapat teguran pernyataan tidak puas, bahkan sebaliknya.

“Kami selalu membawa produk kinerja yang menurut sebagian pihak menyatakan membanggakan, contoh sampai hari ini masih menjadi salah satu wakil ketua kegiatan nasional dalam Imunisai yang SK dari Menkes, kemudian saya tercatat sebagai memproduk Index Desa Membangun atau sederhananya adalah sebuah instrumen kendali Kementerian Desa dan di permenkan,” paparnya.

Selain itu, menurut Hanibal, Ia juga pernah menerima penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. “Dan terakhir kami salah satu dari tiga pejabat, berdasarkan uji hal yang dibutuhkan untuk menjadi Eselon Satu, kami melamar jadi calon atau proses pelelangan Dirjen PPMD, di Kemendes dan kami salah satu terbaik dari 3 yang terbaik untuk disampaikan kepada Tim Penilai Akhir di Istana sebagai pilihan kepada Presiden siapa yang dipilih dari tiga itu untuk dipilih menjadi Dirjen PPMD dan itu baru sekali,” pungkasnya.

(Eky)