Home / Artikel / Ormas Lokal Dilarang Minta THR, Kesbangpol DKI Jakarta Harus Keluarkan SE

Ormas Lokal Dilarang Minta THR, Kesbangpol DKI Jakarta Harus Keluarkan SE

Jakarta, sketsindonews – Siapakah ornas binaan Kesbangpol DKI dipastikan akan gigit jari tidak boleh meminta THR kepada pejabat atau institusi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, apalagi melakukan pemaksaan dengan cara intimidasi.

Hal ini di nyatakan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Darwis M Aji mengimbau ormas-ormas di Jakarta di bawah binaannya tak menyebarkan surat edaran permohonan tunjangan hari raya (THR).(27/5)

“Kami minta Ormas di bawah binaan kami tak mengedarkan surat edaran permohonan THR ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), perusahaan, atau warga umum,” ujar Darwis.

Ia mengatakan, hal ini dilakukan karena pihaknya telah menemukan indikasi pemaksaan dari ormas-ormas tertentu terkait permohonan THR ini yang kini banyak bikin pusing SKPD.

“Kami sudah lakukan investigasi dan kami menenukan adanya indikasi pemaksaan. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginnkan, kami meminta ormas-ormas binaan kami untuk tak menyebarkan surat edaran semacam itu,” kata Darwis.

Darwis mengimbau warga secara aktif melaporkan kepada pihaknya apabila menemui ormas-ormas yang masih menyebarkan surat edaran THR.

“Konteksnya untuk ormas binaan kami. Kalau yang melakukan ormas di luar binaan kami dan ada unsur pemaksaan juga warga kami minta aktif melapor kepada kami dan pihak berwajib lainnya. Karena sebenarnya kan setiap ormas harus mendaftar ke pemerintah,” paparnya.

Menurutnya bagi ormas yang nekat menyebarkan surat edaran permohonan THR dengan pemaksaan maka pihaknya akan melakukan tinjauan kembali hingga pencabutan surat keterangan terdata di Kesbangpol DKI untuk ormas yang bersangkutan.

Sebelumnya, foto sebuah surat berkop Forum Betawi Rempug G.021 Kelapa Gading tersebar di media sosial melalui aplikasi Whatsapp. Dalam surat itu, tertulis bahwa FBR meminta uang Tunjangan Hari Raya.

Sementara Pengamat Lingkungan dan Sosial Joko Sardjono ketika diminta pendapatnya mengatakan, apa yang sudah dilakukan Kesbangpol DKI sudah tepat, namun hal ini seharusnya pihak Kesbangpol DKI Jakarta sepatutnya mengeluarkan surat edaran terkait larangan para ormas binaan minta THR kepada pihak institusi Pemprov DKI.

Asal jangan ngomong doang, pasalnya para SKPD, dari Lurah Camat juga sangat mendukung hal ini dimana ormas lokal sudah banyak yang memasukan proposal dan minta THR, ujarnya.

Jangan himbau saja sisi lain tak ada instruksi bila perlu Gubernur DKI Jakarta mengeluakan surat seruan sehingga para SKPD punya dasar hukum, dan melawan atas intimidasi ormas lokal, pungkas Joko.

reporter : nanorame

Check Also

Sky Bridge Tanah Abang Ujian Pejabat Yang Terlibat Dalam Menuntaskan PKL

Jakarta, sketsimdonews – Menata “Sky Bridge’ (JPM) hingga kini masih polemik apalagi menjamin sterlitas kawasaan …

Watch Dragon ball super