Jakarta, sketsindonews – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, meminta Pansus Aset menyampaikan hasil kerjanya agar rekomendasi yang dikeluarkan atas hasil kerja itu dapat ditindak lanjuti oleh Pemprov DKI menjadi rekomendasi.

“Pansus Aset wajib menyampaikan hasil kerjanya sesuai aturan yang berlaku, yang antara lain diatur dalam Tatib (Tata Tertib) Dewan,” ujarnya.

Ia mengakui, jika sejak dibentuk pada Juni 2017 hingga kini Pansus tidak memberikan laporan dari hasil kerjanya, maka harus dipertanyakan. Apalagi karena  kinerja Pansus dibiayai oleh APBD DKI Jakarta.

Suhaimi menilai, soal aset ini memang perlu dikelola dengan baik, dan proses pendataan maupun legalitasnya harus dilakukan secara baik dan profesional.

Maka, kata politisi PKS ini, dalam melaksanakan kinerjanya, Pansus Aset harus bebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat personal dan politis, karena ini juga menyangkut kepentingan masyarakat Jakarta.

“Saat ini, bukan rahasia, kalau ada aset DKI yang dimanfaatkan oknum atau orang tertentu. Contohnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di sana ada lahan dengan plang bertuliskan “Milik Pemprov DKI”, tapi dimanfaatkan untuk usaha meubelair,” katanya.

Jika proses pendataan aset DKI tidak dilakukan secara baik dan profesional, lanjutnya, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat aset itu akan hilang karena berpindah tangan.

Meski demikian Suhaimi mengingatkan, sesuai peraturan, masa kerja Pansus hanya 60 hari?

“Tapi dapat diperpanjang jika memag diperlukan,” jelasnya.

Menyikapi ini pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menyarankan Gubernur Anies Baswedan agar mendesak DPRD untuk lebih mengefektifkan kinerja Pansus Aset.

Pasalnya, meski dibentuk sekitar Juni 2017, hingga kini kerja Pansus itu tidak jelas. Padahal hasil kerja Pansus yang dipimpin Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono itu dapat membantu Anies untuk menuntaskan rekomendasi BPK terkait aset-aset DKI yang hingga kini tak jelas keberadaannya, dan juga untuk membantu Anies mendapatkan penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk APBD yang dikelola Pemprov DKI.

Amir mengaku sangat menyesalkan jika Pansus Aset DPRD tidak menghasilkan apa-apa dan bahkan berhenti di tengah jalan tanpa alasan yang jelas, karena ini bisa berarti bahwa saat ini DPRD DKI bukan mitra yang baik bagi Pemprov DKI mengingat mayoritas fraksi di lembaga legislatif itu merupakan pendukung Ahok-Djarot yang dikalahkan Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 silam.

“Saya berharap tidak ada dendam politik dari fraksi-fraksi itu (antara lain PDIP, Hanura, NasDem dan Golkar), dan mereka sudah move on kok,” tukasnya.(28/2)

Seperti diketahui, dari hasil audit BPK Perwakilan DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI 2016, ditemukan aset senilai Rp.10 triliun yang tak jelas keberadaannya meski tercatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD).

Aset itu berupa tanah dan bangunan itu lenyap dalam tiga tahun (2014-2016) atau saat era pemerintahan Gubernur Basuk Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam salah satu rekomendasi yang disampaikan, BPK meminta agar masalah aset ini dituntaskan, karena tuntas tidaknya soal aset ini akan ikut menentukan bagaimana penilaian BPK terhadap pengelolaan APBD DKI di tahun-tahun berikutnya.

Isu yang berkembang menyebutkan, ada kemungkinan aset-aset itu diserahkan Ahok pada pengembang karena pada saat yang bersamaan Yayasan Ahok mendapatkan gelontoran dana CSR (Corporate Social Responsibility) hingga berjumlah Rp 5,2 triliun dari pengembang, namun selain tak pernah dijelaskan bagaimana hal itu dapat terjadi, dana itu juga tidak dimasukkan ke Kas Daerah.

Meski dari uang itu ada yang digunakan untuk membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Jalan Inspeksi pinggiran kali dan bentuk legiatan lain yang yang tak tercatat, tandas Amir.

repoter : nanorame