Jakarta, sketsindonews – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, meminta Pansus Aset menyampaikan hasil kerjanya agar rekomendasi yang dikeluarkan atas hasil kerja itu dapat ditindak lanjuti oleh Pemprov DKI menjadi rekomendasi.
“Pansus Aset wajib menyampaikan hasil kerjanya sesuai aturan yang berlaku, yang antara lain diatur dalam Tatib (Tata Tertib) Dewan,” ujarnya.
Ia mengakui, jika sejak dibentuk pada Juni 2017 hingga kini Pansus tidak memberikan laporan dari hasil kerjanya, maka harus dipertanyakan. Apalagi karena kinerja Pansus dibiayai oleh APBD DKI Jakarta.
Suhaimi menilai, soal aset ini memang perlu dikelola dengan baik, dan proses pendataan maupun legalitasnya harus dilakukan secara baik dan profesional.
Maka, kata politisi PKS ini, dalam melaksanakan kinerjanya, Pansus Aset harus bebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat personal dan politis, karena ini juga menyangkut kepentingan masyarakat Jakarta.
“Saat ini, bukan rahasia, kalau ada aset DKI yang dimanfaatkan oknum atau orang tertentu. Contohnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di sana ada lahan dengan plang bertuliskan “Milik Pemprov DKI”, tapi dimanfaatkan untuk usaha meubelair,” katanya.
