Jakarta, sketsindonews – Pasar Nangka Bungur Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat yang telah direvitalisasi PD. Pasar Jaya rencananya tanggal 8 September 2016 akan di resmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahyadi Purnama.

Namun revitalisasi itu bagi pedagang masih menuai ketidak puasan akibat pihak PD. Pasar Jaya tidak mengakomodir pedagang binaan UMKM yang di sebut Pasar JP.

Penyusuran sketsindonews.com pada sejumlah pedagang sebanyak 100 pedagang KTP DKI yang sudah puluhan tahun berdagang tak masuk dalam revitalisasi PD, dan hanya di janjikan 19 yang masuk.

Menurut Sugeng Riyadi perwakilan pedagang menyatakan, mereka sangat kecewa dengan pola PD. Pasar Jaya DKI Jakarta, ternyata data itu semua orang yang tak kami kenal masuk di Lokasi Pasar Nangka Bungur.

Dengan nada kesal Sugeng juga menjelaskan,ihwal pedagang yang masuk dari pihak pedagang lama masih dikutip dengan alasan uang jasa kios hingga mencapai 15 juta – 24 Juta rupiah.

“Ada nama – nama pedagang yang suruh membayar itu diantaranya Suyatno, Nitu, Kasman, Kristianto yang semuanya ada kwitansi senilai itu untuk menempati Kios PD.Pasar Jaya Pasar Nangka Bungur,” paparnya, kamis (01/9).

Anehnya lagi, kata Sugeng. Lokasi itupun yang sudah sewa dapat di over alih, ini benar melanggar apa yang menjadi keinginan Gubernur DKI Ahok yang berusaha PD.Pasar Jaya harus pro rayat.

“Ini sungguh menyulitkan usaha kecil mikro ekonomi yang sudah kami rintis puluhan tahun, dan perlu di catat kami ini warga DKI Jakarta ber KTP, boleh cek kami,” tegasnya.

Dengan nada mengancam Sugeng juga menambahkan, mereka akan menunggu kedatangan Gubernur Basuki bukan dengan penolakan tapi akan diterima dengan lapang.

“Justru Ahok datang untuk melihat kondisi, kami akan bicara apa sebenarnya revitalisasi dimaksud, sementara kami tergusur oleh oknum PD. Pasar Jaya yang tidak melihat masukan serta data dari bawah baik oleh Camat Kemayoran maupun Lurah kami yang sudah berusaha memfasiitasi,” tukasnya.

Sementara Mamad salah satu pengelola pasar lama menjelaskan, pihaknya terima penghapusan JP serta dampak lain akan di bongkarnya kawasan pasar JP pinggir kali RTH untuk dikembalikan kembali fungsi jalan serta bangunan pinggir kali melanggar untuk di bongkar.

“Tapi selama ini kami tak ada pembelaan oleh UMKM yang dulunya kutip retribusi. Sebanyak 163 pedagang akan di pecah ketempat pasar berbeda tapi itupun kios tidak jelas ditambah kutipan jasa yang tinggi nilainya,” jelasnya.

Artinya, kata Mamad, ada oknum PD. Pasar Jaya maupun UMKM Jakarta Pusat yang mempermainkan pedagang menjadi azas pemanfaatan dari persoalan pedagang yang terjepit, dan di akali oleh istilah uang jasa yang cukup besar nilainya.

Mamad juga menegaskan, kedatangan Gubernur Ahok nantinya buat mereka satu momentum strategis buat pedagang pasar yang KTP DKI, agar juga semua tahu PD. Pasar Jaya tidak mau mengubris usulan serta validasi data pihak kami yang sebenarnya.

Ada 5 poin yah harus diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok nantinya, yang pertama perihal penempatan ruko di PD. Pasar Jaya yang di kocok tak satupun dari pihak pedagang lama masuk, kedua penghapusan JP yang direvitalisasi ternyata tidak memenuhi quota pedagang tanpa solusi jelas yang akuntabilitas, transparansi.

“Ketiga, adanya istilah uang jasa hingga mencapai puluhan juta untuk menempati sewa ruko di pasar Nangka Bungur. Keempat, adanya penghapusan data tentang jumlah pedagang oleh pihak PD. Pasar Jaya serta Kelima, kami sangat menunggu kedatagan Ahok secara terbuka untuk meresmikan Pasar Nangka Bungur, namun demikian agar pula Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahyadi Purnama alias Ahok mau juga mendengar kan, memfasilitasi dari masalah terkait terkatungnya kami para pedagang, yang semuanya ini sangat memahami apa kemauan Gubernur dari 5 program Tertib Gubernur yang semuanya sangat tidak di pahami oleh pihak pengambilan keputusan terhadap makna revitalisasi pasar,” tutup Mamad. (Nr)