Jakarta, sketsindonews – Pejabat Pemerintah Kota Jakarta Pusat kemaren Jumat 02 september 2016 lalu meninjau lokasi Pasar Jaya Nangka Bungur Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

“Peninjauan itu tak menyelesaikan masalah terkait akan di kocoknya pedagang yang masuk di lokasi milik PD.Pasar Jaya,” ujar Mamad kepada sketsindonews.com, sabtu (03/9).

“Kita tahu 37 kios yang di janjikan oleh PD. Pasar Jaya hanya 19 yang harus di kocok, itupun 5 kios diantaranya bermasalah, dengan dijual belikan serta disewakan oleh pihak ketiga,” tambahnya.

Diungkapkan bahwa hal tersebutlah yang menyebabkan penolakan di adakannya pengocokan untuk penempatan kios, karena tidak singkronisasi apa yang menjadi harapan pedagang serta data usulan.

Sementara kata Mamad JP 30, jumlah pedagang sebanyak 130, dimana pemerintah DKI Jakarta saat itu melalui Sudin UMKM Jakarta Pusat akan menempatkan 3 lokasi pasar sebagai realokasi bagi pedagang, diantaranya, pasar PD Pasar Jaya Nangka Bungur yang sudah direvitalisasi, pasar Kramat serta pasar Cempaka Sari.

Program Pro rakyat realokasi semestinya berlandaskan pada hakekat bermartabat dalam usaha kecil mikro menjadi prirotas.

“Pedagang disini semua punya ijin prinsip usaha yang di keluarkan oleh Sudin UMKM, jangan yang legal diusir sementara illegal di pelihara, jangan di balik donk,” ujar Mamad.

Secara bersamaan Joko Mulyadi pedagang menjelaskan bahwa sudah melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahyadi Purnama alias Ahok mengenai belum di selesaikan substansi keluhan pedagang yang akan di realokasi.

“Pak Ahok sangat responsive terhadap masalah mafia kios, hingga menyuruh staff nya pak Nata untuk turun kelapangan,” ujarnya.

Joko menambahkan, Kasus ini pernah terungkap dengan di mutasi nya Kepala Pasar PD. Pasar Nangka Bungur Emy dan Sintong Siboru yang telah melakukan besaran CMS (Cast Management Service) dengan nilai harga puluhan juta rupiah.

“Sampai saya di imingi kios, tapi bukan itu masalahnya,’ tegas Joko.

Saat ini pemerintah seharusnya bisa selesaikan dulu persoalan pedagang bukan dengan lepas tanggung jawab terhadap masalah yang ada.

“Kami tidak bisa diadu domba antar pedagang, selain PD.Pasar Jaya ingin memancing dengan model pengocokan yang akhirnya kami ribut antar pedagang. Itu sudah kami prediksi. Makanya kami lapor Gubernur,” tambah Joko mengenai ketidak beresan itu.

“Kami pedagang bukan anti Ahok, tapi Ahok akan membuka borok terkait mafia kios yang selama ini banyak oknum Pasar Jaya memanfaatkan dan meminta dalih uang jasa puluhan juta rupiah,” paparnya.

“Aturan mana 1 (satu) orang bisa memiliki kios sampai 10 kios, pak Hamid pemiliknya, lalu bisa di kontrakan lagi kepada pihak lain,” tutupnya. (Nr)