Jakarta, sketsindonews – Sudin UMKM Kota Jakarta Pusat harus cepat mengambil sikap terhadap pemanfaatan lahan Gedung Ikan Hias UMKM Johar pasca penertiban yang belum lama ini dilaksanakan. Saat ini kawasan halaman tersebut terus menjadi persoalan baru selain terjadi dugaan pemanfaatan lahan oleh kepentingan – kepentingan oknum.

Jangan pemanfaatan lahan halaman menjadikan hal yang sama seperti GOR Johar Baru menjadi pundi – pundi parkir liar illegal jika tidak segera pihak Sudin UMKM melakukan alih penanganan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Asset itu kan bisa dimanfaatkan lebih elegen bagi kesejahteraan ekonomi krena gedung asset itu telah jelas sejak awal berdiri untuk kegiatan ekonomi, bukan dirubah pada fungsi yang salah serta menjadi masalah baru oleh prakiraan negatif kepentingan, ujar Gus Rachman (45).

Lanjutnya, pemerintah sudah salah, ucapnya. Saat melakukan penertiban dengan diberlakukan kebijakan baru untuk lahan parkir yang nantinya akan dikelola oleh UPT Perpakiran.

Namun belum terbersit program itu, faktanya mobil berderet masuk halaman gedung dengan terpaksa protes warga berkelanjutan disebabkan kawasan ekonomi menjadi parkir bulanan, sisi lain penertiban pedagang untuk tak boleh kawasan itu untuk di jadikan aktifitas ekonomi pedagang warga Johar Baru.

Untuk sekian kali pemertiban kawasan itu di lakukan, artinya sampai kapan ditertibkan.. Masak anggaran pemertiban hanya terfokus pada wilayah Johar, bagaimana dengan wilayah lain.

“Kalo itu ada indikasi dan asumsi negatif dari asset itu sebaiknya Sudin UMKM harusnya cepat untuk segera memutuskan pemanfaatan kawasan itu untuk lebih efektif.”

Jangan lagi melebar pada persoalan baru yang di limpahkan pihak – pihak lain karena akhirnya pemanfaatan asset itu menjadi rentan terhadap issue negatif karena lambatnya sebuah keputusan, tutup Gus.

Kawasan Pungli Parkir

Jika terjadi tanggapan isu negatif yang terjadi saat ini terkait dugaan pungli marak karena pembiaran dan pengawasan pembentukan saber pungli tak berjalan semestinya apa yang menjadi keharusan.

Banyak kasus – kasus parkir liar terlihat di depan mata seperti TPE (Tempat Parkir Elektronik) tak berfungsi justru masih menggunakan metode manual berjalan, oknum ambil jatah di lahan on the street terhadap petugas parkir.

Yang resmi ada surat saja masih bisa pungli apalagi illegal dengan attribute menjadi olahan hingga di level lingkungan.

Titik itu telah jelas pemerintah DKI sebenernya sangat tahu keberadaan pungli itu berjalan seperti warga (publik) juga mengetahui seperti ; jalan Samanhudi, Suryo Pranoto, Juanda, Pecenongan, Senen Raya, Salemba, Panegeran Jayakarta, Kawasan Pasar Baru, Jalan Sabang, Tanah Abang serta kawasan Roxy Mas yang menjadi tempat basah.

nanorame