Home / Artikel / Pembiaran Penyelesaian Tapal Batas Taman Nasional Berbak Ancaman Bagi Masyarakat

Pembiaran Penyelesaian Tapal Batas Taman Nasional Berbak Ancaman Bagi Masyarakat

Jambi, sketsindonews – Balai Taman Nasional Berbak yang yang di berikan kewenangan untuk mengelola Taman Nasional Berbak (TNB) di indikasikan telah melakukan pembiaran tentang substansi dari implementasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tentunya sangatlah jelas, dimana di setiap pasal telah menjelaskan dan menjabarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan hutan secara baik, namun seharusnya setiap undang-undang yang di buat, sebaiknya di sosialisakan kepada masyarakat, bukan di simpan untuk di jadikan jebakan, menangkap setiap pelaku pelanggaran di bidang kehutanan. Selain itu tapal batas haruslah jelas terutama batasan yang menjadi zona pemanfaatan, zona penyangga dan zona inti.

Menyikapi tentang tidak jelasnya status tapal batas Taman Nasional Berbak (TNB), seharusnya menjadi kewenangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dalam hal ini Dirjen Plonologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selama ini pihak pengelola Taman Nasional Berbak (TNB) hanya mengacu pada garis koordinat yang telah ada di GPS, sementara masyarakat tidak tau apa itu GPS. Masyarakat hanya ingin melihat dimana letak tapal batas yang sebenarnya dengan memasang rambu rambu larangan berupa patok permanen. Bahkan anehnya ketika tim dari BPKH melakukan pemasangan patok tapal batas tahun 1992 yang hanya terbuat dari kayu, sehingga ketika terjadi kebakaran hutan di wilayah Taman Nasional Berbak, patok tapal batas itu pun ikut terbakar.

Akhirnya tahun 1997 barulah dilakukan pemasangan patok permanen yang dibuat dari beton dan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa lokasi patok tersebut berada lebih kurang 400 meter dari lokasi kebun masyarakat yang selalu di klaim oleh pengelola Balai Taman Nasional Berbak, bahwa lahan tersebut masuk kedalam kawasan Taman Nasional Berbak (TNB).

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa banyak patok-patok yang belum terpasang berada di bawah kolong rumah masyarakat dan bahkan pemasangan patok tapal batas tersebut tidak sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam garis kordinat, dimana patok tersebut di pasang sesuai dengan kemampuan petugas di lapangan, sehingga patok tersebut di sebut patok capek, artinya dimana berhenti di situlah di pasang. Oleh sebab itu masalah Taman Nasional Berbak (TNB) tidak bisa di biarkan seperti ini.

Kalaulah kita ingin menyelamatkan dan mempertahankan kawasan konservasi Taman Nasional Berbak (TNB) tentunya akan mendapat dukungan dari masyarakat sepanjang ada kejelasan bukan dengan menggunakan Undang-Udang yang tidak pernah di pahami oleh masyarakat.

Sebagai salah satu penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat mendukung perhatian internasional yang menjadikan Taman Nasional Berbak Tebagai paru paru dunia, serta kandungan karbon yang di miliki oleh taman nasional berbak dalam menjaga kualitas lingkungan.

Persoalannya adalah sejauh mana kontribusi dan keberpihakan pengelola Taman Nasional Berbak (TNB) terhadap masyarakat yang ada di sekitar hutan. Masyarakat bukanlah penjahat, atau pembangkang yang harus di tangkap dengan cara tidak benar, namun apakah pihak Pengelola Taman Nasional Berbak (TNB) sadar bahwa keroposnya hutan yang terjadi selama ini, tentunya menjadi tanggung jawab mereka. Stop melakukan penangkapan kepada masyarakat.

Jika jalan sepanjang 3 kilo meter yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2008 yang berada di Dusun Sungai Palas Rantau Rasau Desa Kecamatan Berbak di klaim masuk kedalam kawasan, kenapa pihak Pengelola Taman Nasional Berbak tidak melakukan upaya hukum untuk melaporkan kepada pihak penegak hukum, agar dilakukan penyidikan. Jangan masyarakat yang bodoh dan buta akan hukum selalu di jadikan korban.

Begitu juga dengan kasus yang terjadi di Desa Cemara Kecamatan Sadu, dimana tahun 2003 yang lalu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Program Pembangunan Prasarana Pedesaan (P2D), dimana sejumlah Desa di Kecamatan Sadu mendapatkan porsi untuk pembangunan jalan yang menggunakan dana P2D yang bersumber dari Asian Development Bank (ADB) diantaranya Desa Remau Bakutou, Desa Air Hitam Lalu, Desa Cemara dan Labuan Pering. Namun ketika Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ingin meningkatkan Pembangunan jalan tersebut, justru tidak mendapatan izin dari pihak Balai Taman Nasional Berbak dengan alasan bahwa jalan tersebut di klaim masuk dalam kawasan.

Akhirnya Pembangunan Jalan P2D yang menggunakan dana ADB di nilai tidak memiliki azaz manfaat dan bahkan kondisi jalan tersebut sudah rata dengan tanah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kemana petugas Balai Taman Nasional Berbak berada pada saat jalan tersebut di bangun, padahal hampir setiap Desa yang bersentuhan langsung dengan Taman Nasional Berbak (TNB) memiliki Resort Pemangkuan Hutan (RPH).

Dengan tidak di berikannya izin oleh Balai Taman Nasional Berbak, maka sejumlah Desa yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak tidak dapat berkembang dan bahkan menjadi Desa terisolir dan termarjinalkan, sebagai contoh Desa Sungai Benuh, Desa Labuan Pering, Desa Cemara.

Untuk itu di minta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, segera melakukan evaluasi tentang apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan Taman Nasional Berbak (TNB) selama ini. Untuk itu di harapkan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Sitti Nurbaya untuk ikut menyelesaikan masalah ini secara tuntas agar rasa aman masyarakat yang ada disekitar kawasan bisa tenang beraktivitas dan jika lokasi yang di garap oleh masyarakat di nyatakan masuk, maka masyarakatpun siap untuk tunduk dengan aturan bukan dengan menakut nakuti.

Intinya di mohon kepada Presiden Republik Indonesia serta penggiat lingkungan hidup di negeri ini hendaknya ikut bersama sama menyelesaikan kasus ini dengan baik. (Eva)

Check Also

Pedagang Ex Import Baju Senen Tak Tuntas, Pantaskah Keberadaan di Trotoar

Jakarta,sketsindonews – Pendestrian jalan Senen Raya (Ex Kebakaran) hingga kini sulit di sterilkan keberadaan pedagang …

Watch Dragon ball super