Home / Berita / Pemerintah Kembali Tegaskan Pembubaran HTI
Menteri Koordinator bidang politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. (Dok. Liputan6.com)

Pemerintah Kembali Tegaskan Pembubaran HTI

Jakarta, sketsindonews – Jalankan Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Menteri Koordinator bidang politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto kembali tegaskan sikap pemerintah terkait rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kegiatan yang selama ini dijalankan oleh HTI dengan ideologi khilafah, menurutnya berpotensi mengancam kedaulatan politik negara menjadi dasar bagi pemerintah untuk membubarkan HTI.

Dalam keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5), Wiranto mengatakan bahwa membenarkan bahwa kegiatan HTI selama ini adalah berdakwah.

“Namun kenyataannya apa yang dilakukan di lapangan, gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuannya masuk wilayah politik. Mengancam kedaulatan politik negara,” tegas Wiranto.

Wiranto juga mengakui bahwa pemerintah telah melalui proses yang cukup panjang untuk membubarkan HTI, tidak secara tiba-tiba, serta telah memperlajari gerakan politik yang mengusung ideologi khilafah.

Wiranto menyebut ideologi khilafah yang diusung HTI bertujuan untuk meniadakan nation state (negara bangsa). Secara jelas, kata Wiranto, HTI berupaya mendirikan Negara Islam dalam konteks yang luas sehingga negara bangsa dianggap absurd, termasuk negara Indonesia yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.

“Dari hasil pengamatan kami, dari kami mempelajari berbagai literatur, konsep ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Artinya berorientasi meniadakan nation state, untuk mendirikan Negara Islam dalam konteks luas,” kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga mengungkapkan bahwa ideologi khilafah telah dilarang di banyak negara. Menurutnya, ada 20 negara yang berpenduduk mayoritas muslim, melarang kegiatan Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah.

“Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia, mereka sudah lebih dulu melarang Hizbut Tahrir di negara mereka. Sebab mereka sadar jika pemahaman khilafah diizinkan, keberadaannya akan mengamcam nation state,” ucap Wiranto.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat dari kementerian terkait, antara lain Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman dan Direktur Organisasi Masyarakat Direktorat Jenderal Politik dan Hukum Kemendagri Laode Ahmad P. Balombo. (Sumber: Kompas)

Check Also

SDM Andal Kunci Tingkatkan Kualitas Pelayanan di Sektor Transportasi

Jakarta, sketesindonews – Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) telah menjadi agenda penting Kementerian Perhubungan …

Watch Dragon ball super