Jakarta, sketsindonews – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Pusat lakukan sosialisasi tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Acara yang berlangsung di Hotel Dragon Inn Jalan Kran Raya Jakarta Pusat, sabtu (20/8) itu di ikuti sebanyak 65 orang dari unsur Panwascam, Partai Politik, Mahasiswa dan Ormas se-Jakarta Pusat, yang di laksanakan hari ini, kata Sukarjo Sekretaris Panwaslu Jakarta Pusat.

Menurut pembicara Muhammad Zain dari Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat (JPPR) menjelaskan, problem
DPT data memutahiran yang valid yang harusnya fokus, baik itu data Dukcapil, Data hasil Pilpres, serta DP4 (Data Pendukung Potensi Pemilih Pemilu) dan DPT yang harus lebih intensif, komprehensif sebagai finalisasi peserta pemilih.

“Namun demikian banyak persoalan DPT menjadi krusial secara Nasional, dimana pernah terjadi 12 Daerah pada pemilu yang lalu menjadi bermasalah, seperti Kabupaten Nias saja 32 ribu terjadi penurunan,” ungkapnya.

Zain menambahkan, hal yang substantial juga terjadi akibat adanya pemilih yang kurang valid disebabkan faktor, diantaranya; PPDP (Petugas Pemilih Daftar Pemilu) yang kurang maksimal, pemilih ganda, NIK yang sama, adanya DPT fiktif, adanya DPT yang belum menikah syarat pemilih (<17 tahun atau belum menikah), terakhir pemilih yang tergusur akibat kebijakan pemerintah.

Secara terpisah Ferry Iswan Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat menyoal penyelenggaraan sosialisasi seharusnya lebih pada substantif yang prinsip soal DPT.

“Koordinasi dengan lembaga pengawas lainnya untuk lebih terbuka,” ucapnya.

DPT pemilu terselenggara dengan sukses sebab DPT itu jantung dari pemilu yang selama ini selalu menjadi persoalan dalam setiap pemilu. (Nr)