Home / Artikel / Pengelolaan Perbatasan Di Karimun Ada Dalam Susunan SOTK

Pengelolaan Perbatasan Di Karimun Ada Dalam Susunan SOTK

Karimun, sketsindonews – Wakil Ketua II DPRD Karimun, Bakti Lubis memastikan pengelolaan perbatasan tetap ada dalam susunan organisasi dan tata kelola (SOTK) Pemkab Karimun yang baru saja disahkan DPRD Karimun melalui sebuah Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan Perangkat Daerah 2016.

Hanya saja, Bakti mengatakan pengelolaan perbatasan tidak seperti sebelumnya dalam artian tidak berupa satu SKPD tersendiri yang dipimpin oleh pejabat eselon 2. Sebaliknya, pengelolaan perbatasan berada di bawah SKPD berupa bidang yang dipimpin pejabat eselon 3.

“Tetap ada cuman tidak SKPD tersendiri lagi seperti dulu. Sekarang menjadi bidang di bawah SKPD, kalau saya tak silap, di bawah Dinas Perhubungan,” ujar Bakti Lubis, Kamis (6/10/2016).

Turunnya status pengelolan daerah perbatasan yang sebelumnya berupa badan menjadi bidang, dikatakan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Pembentukan perangkat daerah saat ini, dikatakan Bakti merupakan murni hasil evaluasi dari pemerintah pusat.

“Mereka yang buat rumpunnya, kita di daerah hanya menyelaraskan, tidak bisa buat semau kita,” kata Bakti.

Bakti juga tidak menampik jika pengelolaan perbatasan akan memberikan dampak terhadap Kabupaten Karimun yang memang merupakan daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Selain itu, dana pengelolaan perbatasan juga sangat disayangkan.

Pada pengesahan Perda Pembentukan Perangkat Daerah Karimun oleh DPRD Karimun, Senin (3/10/2016) sore lalu, diketahui nama Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Karimun sempat hilang atau tidak disebut. Hal itu menarik perhatian terutama di kalangan wartawan.

Pada rapat paripurna DPRD Karimun itu, SKPD Pemkab Karimun hanya diketahui berjumlah 33 SKPD dengan jumlah pejabat eselon 2 sebanyak 34 orang. Dari 33 SKPD itu, 18 diantaranya digolongkan tipe A, sisanya sekitar 14 SKPD golongan tipe C dan satu SKPD golongan tipe C yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. (Nhata)

Check Also

Calon Kuat Peganti Sandiaga, M Taufik Menguat Sebagai Wagub DKI

Jakarta, sketsindonews – Para Aktifis Jakarta telah menduga pertarungan di DPRD DKI peganti Wagub Sandiaga …

Watch Dragon ball super