Jakarta, sketsindonews –Pemasyarakatan zaman now masih berkutat dengan permasalahan overcrowding, maka dan itu diadakan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakenis PAS) yang diselenggarakan tanggal 22-24 November 2017 ini dijadikan momen untuk mengkompilasi dan mensinergikan, tak hanya permasalahan, namun juga program-program unggulan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, khususnya digitalisasi. Rakernis ini bertempat di hotel Mercure, Rabu (22/11/17).

Permasalahan yang terjadi, bukan hanya kekurangan bangunan penjara, namun juga masalah terkait anggaran dan pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Langkah-langkah Strategis yang diambil adalah optimalisasi asimilasi melalui open camp berbasis industri seperti Permukiman Pemasyarakatan Ciangir, menggiatkan industri dalam Iapas untuk memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai SDM produktif dan produk – produk benilai, bahkan hingga diekspor ke mancanegara,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami.

Selanjutnya, ia menyampaikan strategi Iain yang harus segera diantisipasi, yakni penanganan overstay yang melibatkan Aparat Penegak Hukum terkait, serta rehabilitasi pengguna narkoba di luar institusi lapas yang diproyeksikan akan berpengaruh positif pada penurunan angka overcrowded.

“Dan yang sangat penting lagi adalah digitalisasi di semua lini Pemasyarakatan, khusususnya pemberian hak – hak narapidana yang transparan dan mematahkan isu pungutan liar,” tambah Utami.

Apalagi tak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi adalah konsep yang telah diadopsi dan wajib diimplementasikan di semua bidang Pemasyarakatan. Tak mengherankan bila pada kesempatan ini juga dipamerkan inovasi Pemasyarakatan dalam bidang IT seperti Kantin Jempol, Koperasi Pemasyarakatan Indonesia atau Kopasindo, serta aplikasi penjualan e-commerce Lapas Kelas I Tangerang.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma’mun, mengajak seluruh elemen Pemasyarakatan agar siap melakukan perubahan kedepan, bukan hanya terjebak dalam permasalahan yang berlarut-larut.

Menurutnya, tantangan Pemasyarakatan yang semakin kompleks mengindikasikan perlunya memetakan kembali isu strategis dan aktual dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan sehingga memudahkan dalam memprediksi arah dan langkah kebijakan yang akan diambil kedepan.

“Pertemuan antar jajaran penting sebagai sarana untuk menggali dan meng-explore peluang dan tantangan guna menemukan jalan keluar atau solusi yang tepat sebagai bahan masukan dalam menentukan arah, metode, dan bentuk kebijakan Pemasyarakatan,” ujar Ma’mun saat pembukaan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernis PAS) Tahun 2017.

Sejumlah hal yang menjadi pembahasan dalam Rakernis PAS Tahun 2017 adalah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemasyarakatan, peningkatan kinerja Pemasyarakatan melalui pengawasan dan pengendalian internal, pemaparan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi petugas Pemasyarakatan, serta implementasi delapan area perubahan dalam pelayanan Pemasyarakatan.

Tak ketinggalan bahasan mengenai strategi perawatan kesehatan dan rehabilitasi bagi narapidana/tahanan, industri di dalam lapas, implementasi sistem online dalam pemberian hak Warga Binaan Pemasyarakatan, penguatan kapasitas Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas siap berkinerja, kontribusi nyata dalam peningkatan tugas dan fungsi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, pangkat baru pakaian dinas Pemasyarakatan, serta peran Koperasi Pemasyarakatan Indonesia dalam mendukung kamtib di lapas/rutan.

“Semoga kita bisa mendapatkan masukan secara komprehensif guna merumuskan strategi tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM, upaya-upaya peningkatan kamtib, pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2018, serta pengelolaan SDM,” harap Ma’mun.

(Edo)