Jakarta, sketsindonews – Pengungsi warga Negara Asing (WNA) kembali bikin ulah di jalan Kebon Sirih Balaikota DKI dengan mencoret badan jalan dengan tulisan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dengan warna putih tulisan besar rapi.

Apakah itu protes tulisan terkait urusan pengungsi suaka UNHCR tidak di openi oleh Pemda DKI Jakarta dalam urusan pengungsi warga asing.

Entah apa hingga pengawasan pemerintah DKI bisa luput terkait tulisan tersebut, sementara dibuat para pengungsi di jalan kawasan padat kendaraan. Atau sebaliknya tulisan dikerjakan para pendemo pada malam hari hingga merusak asset pemda DKI.

Namun setelah ramai pihak pemerintah DKI baru tahu dan petugas PPSU Kebon Sirih saat ini berusaha menghapus tulisan UNHCR tersebut.

Lurah Kebon Sirih, Syamsul Ma’arief menjelaskan, untuk membersihkan coretan tulisan di Jalan Kebon Sirih Raya persisnya di depan gedung Ravindo, pihaknya mengerahkan 10 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk membantu petugas Bina Marga (BM) membersihkan coretan itu dengan perapihan pengecatan trotoar dan badan jalan yang dicoret diaspal dengan bahan material pack.

“Sudah dirapihkan coretan di Jalan Kebon Sirih Raya. Ada 10 PPSU yang membantu petugas BM untuk membersihkan coretan itu,” ujarnya, Jumat (9/4/21).

“Kita baru mengetahui setelah ada laporan kepada pihak kami dan langsung kita kelapangan untuk menghapus merapihkan jalan tersebut untuk kita kembalikan tidak ada lagi tulisan dari coretan vandalism pengungsi,” ungkapnya.

Sementara Direktur LP2AD (Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu sangat menyayangkan kejadian itu luput dari perhatian petugas.

“Itu depan Balaikota DKI dan itu menjadi cacatan lho, faktanyakejadian itu tidak diketahui oleh para pengawas petugas terkait, walau itu dikerjakan malam hari oleh para vandalism hingga rampung,” ujarnya.

Lanjutnya, Pengungsi asing tersebut bukan menjadi domain Lurah Camat tapi para SKPD Provinsi harusnya sudah mengetahui gelagat ramai – ramai orang asing datang di jalan Balaikota DKI.

“Mana Kesbangpol DKI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi Tupoksi padahal ini terkait warga asing,” ujarnya.

“Kesbangpol DKI harus jeli ini isu perkara politik dan keamanan sehingga perlu bekerja dalam urusan pengungsi UNHCR selain memindahkan untuk lapor kepada pihak Kemenlu RI sehingga tidak merusak kawasan asset DKI Jakarta,” tutup Victor.

(Nanorame)