Home / Artikel / Pilkada sebagai Institusi Demokrasi Bukan Politisasi Agama

Pilkada sebagai Institusi Demokrasi Bukan Politisasi Agama

Jakarta, sketsindonews – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Rumah Gerakan 98 melalui Abdullah Taruna Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Komunikasi dan Ideologi Gerakan 98 dalam acara diskusi Pengembalikan Pilikada Sebagai Institusi Demokrasi Bukan Politisasi Agama diselenggrakan di Gedung Seremanis Jalan Agus Salim Jakarta Pusat, tadi siang, (7-04-2017).

Dalam pertemuan pernyataan sikap DPN Rumah Gerakan 98 secara nyata menyikapi secara utuh konteks demokrasi yang sesungguhnya, bahwa pilikada DKI merupakan manifestasi dari mekanisme resmi suksesi kepemimpinan oleh masyarakat daerah, juga tatanan beradab bagi calon pemimpin yang berlaga, maupun masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan hak-haknya berdasarkan ukuran kepantasan, jelasnya.

Praktis sebagai pelembagaan demokrasi, Pilkada merupakan kombinasi serasi mekanisme suksesi, budaya demokrasi, serta penerapan hukum. Output dari ketiganya adalah terpilihnya kepala daerah yang berkualitas. Termasuk dalam hal ini adalah Pilkada DKI Jakarta.

Sebagai pelembagaan demokrasi, sudah semestinya semua pihak menjaga situasi kondusif, agar rakyat Ibu Kota Jakarta yang sudah terdaftar sebagai pemilih, dapat memilih paslon gubernur yang mereka yakini mampu membuat perubahan.

Dewan Pengurus Nasional (DPN) Rumah Gerakan 98 menilai sikap bertanggungjawab tersebut selain
menjaga kemurnian pelaksanaan seluruh proses Pilkada juga dapat memperkuat legitimasi paslon
gubernur terpilih nanti.

Cara-cara fair, jujur dan adil itu praktis turut membangun persepsi publik, bahwa sang pemenang adalah benar-benar pilihan warga Ibu Kota Jakarta.

Persepsi yang sama juga dapat terbentuk di kalangan tim sukses, dan para pendukung paslon gubernur yang kalah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa cara-cara fair, jujur, adil, merupakan garansi.

Secara praktis pada saat bersamaan hal itu memupuk budaya demokrasi bukan pada politisasi agama.

Permasalahannya, selama proses Pilkada Putaran pertama, hingga hari ini, publik disuguhi cara-cara yang tidak fair.

Gerakan-gerakan massa yang mengatas namakan agama berturut-turut sejak proses putaran pertama menuntut agar Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap telah menistakan agama Islam.

Gerakan massa yang demikian massif praktis mempengaruhi proses Pilkada. Bagi mereka yang belum memahaminya, melihat fenomena itu sebagai murni moral.

Sebaliknya DPN Rumah Gerakan 98 menilai, jika memang murni moral, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian telah memproses laporan tentang hal itu, lalu dilanjutkan ke tingkat yudisial oleh kejaksaan di pengadilan, sebagai aspirasi, hal itu seharusnya sudah terjawab.

Kenyataannya, kendati proses hukum sudah berjalan, dan belum sampai vonis, apalagi tingkat putusan hukum berkekuatan tetap, namun tuntutan untuk memenjarakan Ahok tidak surut.

Di sinilah kami menilai, bahwa gerakan untuk memenjarakan Ahok, termasuk dalam aksi 313, Jumat, 31 Maret 2017 merupakan gerakan yang berkelindan dengan tendensius untuk memenangkan Paslon Gubernur Anies – Sandiaga, dan mengalahkan Paslon Gubernur Basuki-Djarot di ajang Pilkada DKI.

Ini jelas mencederai Pilkada sebagai institusi demokrasi. DPN Rumah Gerakan 98 menilai, aksi massa 313 merupakan bentuk politisasi agama untuk mengalahkan Paslon Gubernur Basuki – Djarot. Dan merupakan bagian dari sistematisasi gerakan untuk memerosotkan popularitas Ahok – Djarot, melengkapi gerakan larangan sholat jenazah para pendukung Ahok – Djarot, dengan dalih pendukung Ahok – Djarot tergolong munafik, dan kafir.

Kami menilai semuanya adalah politisasi agama tersebut sudah sangat vulgar hingga motivasi untuk memenangkan salah satu paslon pun tidak lagi mampu ditutupi, apalagi dalam aksi tersebut peserta mengusung isu rasis (pribumi dan non pribumi).

Larangan menyolati jenazah pendukung Ahok-Djarot disadari atau tidak telah menzalimi keluarga yang berduka, di samping dapat memicu demoralisasi para pendukung Ahok – Djarot yang religius.

Jelas cara ini merusak Pilkada sebagai institusi demokrasi yang sudah seharusnya kita jaga bersama-sama. Bukan sebaliknya menjadikan Pilkada sebagai pelembagaan politisasi agama yang berdampak mengganggu kerukunan sesama umat beragama, sesama warga masyarakat, dan sesama bangsa.

Kami DPN Rumah Gerakan 98 menghimbau semua pihak untuk bersama-sama mengembalikan Pilkada sebagai Institusi Demokrasi, dengan menyerukan ;

Semua tokoh nasional, khususnya Warga Ibu Kota Jakarta, dan seluruh aparatur pemerintahan untuk memperkuat Pilkada sebagai institusi demokrasi: Menjaga kejujuran, dan keadilan dalam proses, serta saat pelaksanaan Pilkada DKI.

Hentikan penggunaan agama, dan isu pribumi/non pribumi untuk kepentingan politisasi Pilkada dalam format apapun, karena hal itu mencederai Pilkada sebagai institusi demokrasi.

reporter : nanorame

Check Also

TNI AL LANAL BABEL Laksanakan Vaksinasi Di Atas Perahu Nelayan KBN Dusun Sukal Desa Belo Laut

Babel, sketsindonews – Lanal Bangka Belitung Posal Muntok kembali melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi …

Watch Dragon ball super