Jakarta, sketsindonews – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Polri bongkar dugaan korupsi terkait penyaluran rekening koran (Revolving Credit), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan kredit proyek pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, cabang Blora tahun 2018 hingga 2019.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri, Komisaris Besar Cahyono Wibowo mengatakan, berdasarkan laporan polisi Nomor LP/0095/II/2021/Bareskrim, tanggal 11 Februari 2021, dan LP/0096/II/2021/Bareskrim, tanggal 11 Februari 2021, ditetapkan tiga tersangka.

“Rudatin Pamungkas selaku pensiunan Karyawan BPD Jateng, Ubaydillah Rouf selaku ASN Pemkab. Blora dan Direktur PT. Gading Mas Properti, dan Teguh Kristiono selaku Direktur PT. Lentera Emas Raya” kata Cahyono kepada wartawan di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/12/21).

Dijelaskan Cahyono, pada bulan November 2018 BPD Jateng, cabang Blora telah menyalurkan kredit Rekening Koran (RC) kepada Ubaydillah Rouf sebesar Rp. 4 miliar.

“Dalam proses pengajuan kredit terdapat PMH dan penggunaan kredit nya tidak sesuai dengan peruntukannya, pencairan kredit dipergunakan untuk membayar pinjaman pada Perbankan lain sehingga, sampai saat ini status Kredit Coll 5 (Macet) debitur tidak dapat membayar pokok dan bunga kredit” ucapnya.

Kemudian, pada bulan Januari 2019, lanjut Cahyono, BPD Jateng cabang Blora telah menyalurkan kredit rekening koran kepada Ubaydillah Rouf sebesar Rp. 13,2 miliar.

“Dalam proses pengajuan kredit terdapat PMH dan Pencairan Kredit yaitu pengajuan kredit dengan sengaja di buat oleh Tersangka Rudatin Pamungkas bersama-sama dengan Tersangka Ubaydillah Rouf dengan tujuan untuk menutupi Lolos termin Kredit Proyek PT. BGJ. Status Kredit Coll 5 ( Macet ) debitur tidak dapat membayar pokok dan bunga kredit.” katanya.

Lalu, sejak bulan Oktober 2018 hingga April 2019 BPD Jateng Cabang Blora telah meyalurkan (KPR) kepada 140 Nasabah, dalam proses pengajuan terdapat PMH Rekayasa Dokumen Nasabah oleh Pengembang PT. GMP, sampai saat ini masih terdapat KPR yang belum 100 %, status Kredit Coll 5 (Macet) debitur tidak dapat membayar pokok dan bunga kredit.

Terakhir, sejak bulan Desember 2018 dan Januari 2019 BPD Jateng Cabang Blora telah meyalurkan Kredit Proyek Kepada Tersangka Teguh Kristiono sebesar Rp. 17,5 miliar, dalam proses pengajuan kredit dan pencairan Kredit terdapat PMH yaitu berupa SPMK Palsu sehingga sampai dengan batas Akhir Kredit tidak teralisai pekerjaan (Proyek Fiktif), status Kredit Coll 5 (Macet) debitur tidak dapat membayar pokok dan bunga kredit.

Barang bukti yang diamankan berupa, Dokumen pengajuan kredit, Sertifikat Hak Milik Agunan kredit RC dan kredit proyek sebanyak 12 SHM dengan taksiran sekitar Rp. 10 miliar, Sertifikat Hak Milik lokasi KPR sebanyal 62 SHM dengan taksiran sekitar Rp. 19,39 miliar, 140 Unit Rumah KPR dengan taksiran sekitar Rp. 25 miliar, Uang sebanyak Premi Asuransi PT. Jamkrindo Rp. 3,33 miliar, Uang sebanyak Premi Asuransi PT. Askrindo Rp. 452 juta, Uang Cash Back Debitur KPR Rp. 365,5 juta, dan taksiran asset freeze sebesar Rp. 58,53 miliar.

Diketahui, berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negarabyang dilakukan BPK RI sebesar Rp. 115,58 miliar.

Adapun yang dilanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Fanss)