Home / Berita / Metropolitan / Potongan Honor Jukir DKI, Rusaknya TPE Serta Dugaan Pungli Pihak Ketiga

Potongan Honor Jukir DKI, Rusaknya TPE Serta Dugaan Pungli Pihak Ketiga

Jakarta, sketsindonews – Ciutan juru parkir di DKI Jakarta di tengah pandemi sungguh sangat ironis hingga setahun potongan honorer UMP sekitar 2,4 juta rupiah hingga 50 persen membuat para jukir alami kesulitan hidup, kini para jukir “teriak” hanya menerima sekitar 2 juta rupiah setiap bulan hidup di Jakarta.

Potongan kebijakan Dishub DKI tentunya menjadi kendala selain banyaknya persoalan kinerja meliputi pendapatan parkir liar terus menjadi sorotan dari ulah permainan oknum bersama pihak ketiga seperti sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) banyak tidak berfungsi maksimal dalam operasi perawatan.

Pantauan sketsindonews.com banyak mesin TPE tidak berjalan menjadi pembiaran dari pihak terkait selain mengandalkan pihak ketiga yang nota bene pihak ketiga sudah tidak bertanggung jawab.

Kini banyak TPE menjadi pajangan di pinggir jalan seperti “celengan” antara lain : TPE jalan kawasan Pecenongan dan sekitarnya, Jalan Sabang, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Gereja Ayam Pasar Baru, Sawah Besar serta kawasan Tanah Abang.

Direktur Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2 AD) Victor Irianto Napitupulu menegaskan, apakah kesemrawutan sistem parkir “Elektronic” dari pihak ketiga sejak tahun 2017 harus menjadi rongsokan tidak lagi menjadi asset atau sebaliknya luluh lantah akhirnya nanti di anggap hilang.

“Kedua lebih ironis hingga jukir honorer pun ikut korban hingga dipotong hingga 50 persen,” terang Victor, Rabu (28/4/21).

Sistem parkir dalam management pengelolaan UP Perpakiran DKI Jakarta hingga saat ini tidak memiliki sistem serta pendapatan pajak parkir ditambah banyak pundi – pundi dimanfaatkan oknum.

Berdampak pengangkatan PJLP (honorer) yang semula disesuaikan penganggaran honor telah disediakan, namun sesuai kebutuhan Dinas Dishub DKI Jakarta tak luput ikut menjadi korban kebijakan sepihak.

Di Kota Administrasi Jakarta Pusat saja diperkirakan pada perekrutan pjlp bisa mencapai 3.000 – 4.000 personil jukir di luar jukir “setoran” tidak jelas ditambah pendapatan parkir yang di kerja samakan pihak swasta (ketiga) justru menjadi rawan untuk di pungli, seperti parkir pra bayar lingkup perkantoran, mall serta parkir dadakan buatan tidak jelas.

“Ironisnya, jukir parkir juga tak luput dikebiri dengan pendapatan honor potongan, kemana anggaran potongan itu, apakah honor itu juga di gunakan penanganan covid,” terang Victor rasa penuh heran.

“Kalo gak percaya tanya saja para jukir parkir yang dipotong tapi kan mereka tidak berani ngomong sama media takut di pecat, maka kami buka agar Pemprov DKI bisa bahagiakan warganya bukan hanya selogan,” ungkapnya.

Sambung Victor lebih lanjut, dari data yang dihimpun ada sebanyak 214 TPE se DKI Jakarta. Sedangkan, TPE yang tidak beroperasi ada 20 TPE, lantaran rusak dan tidak dipergunakan.

“Proyek TPE Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta ini seharusnya di audit Inspektorat dan BPK untuk segera memeriksa kinerja UP Perpakiran DKI Jakarta hingga kini banyak persoalan dengan pihak ketiga menjadi permainan bagi para oknum di kondisi pandemi,” tegasnya.

(Nanorame)

Check Also

Tegur Orang Mabuk, Beberapa Petugas PJLP UPK Badan Air Babak Belur

Jakarta, sketsindonews – Beberapa petugas Keamanan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) UPK Badan Air …

Watch Dragon ball super