Jakarta, sketsindonews – Terkait wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dimana Jakarta Smart City atau Qlue bisa di manfaatkan menjadi percepatan informasi kepemiluan dalam pilgub DKI 2017 masih menimbulkan pro dan kontra. Hal ini nantinya adanya independensi dari keputusan kepemiluan.
Menurut pakar kebijakan publik Amir Hamzah saat berbincang dengan sketsindonews.com, rabu (10/8) terkait wacana Wagub DKI Djarot, Parpol peserta pemilukada harus menolak dari upaya pemerintah mencampuri terkait kepemiluan, apalagi mengenai perhitungan suara.
“Ini kan sudah diatur dalam UU laksanakan saja UU No.15 Tentang Pemilu yang di jalan kan oleh penyelenggara pemilu [KPU] dan lembaga lain seperti Bawaslu,” jelasnya.
