Home / Artikel / Razia Satpok PP Sawah Besar : Parkir Liar Diadili di Pengadilan, Siapa Bermain Akan Terungkap…

Razia Satpok PP Sawah Besar : Parkir Liar Diadili di Pengadilan, Siapa Bermain Akan Terungkap…

Jakarta, sketsindonews – Penegakan Perda No 8.Tahun 2007 dalam menertibkan parkir liar tanpa izin oleh pejabat berwenang di wilayah Kecamatan Sawah Besar terus di razia dalam bentuk tindakan tipiring dalam proses Pengadilan Negeri bagi pelaku jukir liar.

Salah satunya menimpa Asna HP (53) warga Karawang yang selama ini melakukan illegal parkir di Jalan Karang Anyar Sawah Besar Jakarta Pusat.

Menurut Kasatgaspol PP Kecamatan Sawah Besar menuturkan, pihaknya akan terus melakukan penindakan dari perda No. 8.Tahun 2007 khususnya bagi jukir liar yang ada di jalan tanpa identitas secara resmi dari pihak berwenang up parkir DKI, ucapnya. (5/12).

Atas kejadian ini terdapat barang bukti atas atribute serta bukti uang dalam sitaan oleh petugas Satpol PP, sisi lain tak ada surat resmi. Ini yang kami sita nantnya di pengadilan dalam putusan hakim dalam proses pidana ringan.

Pelaku di kenakan pasal 10 perda No 8 Tahun 2007, ” setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan – jalan ataupun di tempat umum, kecuali mencapai izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.”

Sambung Sugiarso, ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari paling lama 90 hari atau denda paling sedikit 500 ribu rupiah atau paling paling banyak 30 juta rupiah bagi pelanggar jukir liar, tandasnya

Sementara Dewan Kota terpilih Kota Jakarta Pusat Dede Sulaeman menyatakan, ini merupakan terobosan bagi pelanggar selain fenomena yang ada par jukir liar yang tumbuh, intinya ada sesuatu yang bisa kita dapatkan atas razia satpol PP Sawah Besar.

Pertama, bagaimana mereka ada jika tak ada back up hingga memiliki atribute parkir.

Kedua, metode ini akan membuka mata bahwa siapa yang bermain dalam parkir liar nantinya akan terungkap, apalagi terkait institusi yang ambil setoran, tukasnya.

Dede yang juga aktivis pemuda Sawah Besar dirinya sangat mendukung penegakan perda tibum yang lebih luas untuk di lakukan eksekusi melalui pemgadilan selain itu menjadi pemasukan kas negara.

“Banyak pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat harus ada efek jera termasuk bangunan mendirikan bangunan bisa dikenakan sangsi hukuman atau penjara.”

Selama ini kita bisa melihat ijin pelanggaran bangunan hanya pada bongkar cantik oleh Sudin Citata dan Pertanahan padahal sudah jelas pelanggaran itu melanggar perubahan lantai.

Kalo para pelanggar bangunan dikenakan tindak pidana hingga minimal 10.juta rupiah dan kurungan niscaya kasus ini pun akan mengukapkan bagi mafia bangunan, tutup Dede.

reporter : inong

Check Also

Fokus Bangun Ekonomi Kerakyatan, Milasari Siap Tingkatkan Jumlah Lapangan Pekerjaan

Jateng, sketsindonews – Caleg DPR RI No. Urut 1 Dapil 6 Jateng dari Partai Berkarya …

Watch Dragon ball super