Home / Artikel / Ragam Daerah / Rehab Berat Kantor Utan Panjang Kemayoran Jangan Molor, Bagaimana Kelayakan Kantor Sewa??

Rehab Berat Kantor Utan Panjang Kemayoran Jangan Molor, Bagaimana Kelayakan Kantor Sewa??

Jakarta, sketsindonews – Kantor Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat rencananya akan di pindahkan sementara waktu selama satu tahun kedepan, dimana Kantor Kelurahan tersebut akan dilakukan rehabilitasi berat terhadap kelayakan kantor agar lebih representatif dalam pelayanan warga.

Hingga saat ini pihak Tata Pemerintahan Kota Jakarta Pusat belum bisa memberikan keterangan terhadap lokasi pindah lokasi, sementara diketahui rumor beredar akan pindah di Jalan Kali Baru Timur Gang XV Utan Panjang RW 09 sebuah gedung kos-kosan tiga lantai milik seorang bernama Erwin.

Infonya negosiasi itu telah dilakukan dan ditetapkan selain barang – barang milik kosan sudah dipindahkan untuk nantinya bulan Juni 2021 Kantor Kelurahan Utan Panjang dalam pelayanan warga tetap dilakukan di Kantor sewa.

“Konon Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma sudah meninjau dan bertemu pihak pemilik hingga kelayakan adimintrasi,” ujar Warga Munir (35), Sabtu (8/5/21)

“Apakah itu sudah standar dalam perijinan sesuai serta keberkasan surat lengkap terhadap legalisasi kos – kosan baik kepemilikan tanah hingga peruntukan kos – kos yang konon bangunan itu sebelumnya akan dijadikan kosan mewah hingga mencapai 20 pintu namun karena pandemi terpaksa tidak operasional untuk di sewakan menjadi kos – kosan.”

“Itu belum terpakai baru jadi gedung kos mewah ini pak,” ujar Udin (43). “Tapi apakah ini waktu membangun serta ijin operasional kos ada ijinnya kami kurang tahu Pak,” ucapnya saat tanya wartawan.

“Tanya saja mas sama unit terkait Walikota, dia lebih tahu, selain khabar positifnya konon mau dijadikan sementara Kantor Kelurahan Utan Panjang selama 1 tahun sesuai pembangunan rehab berat Kantor Kelurahan,” ungkapnya.

Rehab Berat dan Vendor Abal – Abal

Warga mewanti rehabilitasi berat di Jakarta Pusat banyak masalah sebelumnya oleh para vendor dalam ketepatan waktu hingga pihak contractor kabur dari pekerjaan tanggung jawab.

“Itu kerap terjadi karena proses pengawasan dan sosialisasi perijinan dalam proses penunjukan pemenang tidak transparansi sesuai bidang dan tidak professional,” ujar Direktur LP2AD Victor Napitupulu.

“Kasus ini banyak kita temukan di tahun 2020 seperti rehabilitasi pasar dan Kantor Kelurahan akibat lemahnya pihak kontraktor asal jadi, dan itu bisa saja terjadi dengan rehab berat Kantor Utan Panjang nantinya,” tandas Victor.

Apalagi pemindahan awal saja tidak ada sosialisasi apalagi nantinya selain pihak tapem tidak melakukan penelitian hanya berbasis pada anggaran rehabilitasi sewa dan rehab berat hingga mencapai milyaran rupiah terbelengkalai ditengah perjalanan.

Padahal pemindahan itu bisa saja dilakukan menggunakan milik asset DKI atau bisa saja pindah di Kantor Kecamatan karena ditahun ini dan mendatang kondisi pandemi masih berlangsung. Artinya pelayanan tidak wajib untuk tatap muka sesuai surat edaran pemda DKI sendiri WFH.

“Belum lagi kos -kosan ada ijinnya tidak sebelumnya rumah kos itu dipakai buat Kantor Kelurahan sementara jangan pula masalah syarat ijin administrasi di lupakan, apalagi dana APBD dikeluarkan apapun proyek kepersyaratan menjadi mutlak untuk memiliki legalitas lokasi pekerjaan,” papar Victor.

(Nanorame)

Check Also

Pakati TNI-POLRI Peduli Dan Berbagi

Cianjur, sketsindonews – Bhakti Sosial untuk Negeri mewarnai Reuni Perak 25 Tahun Perwira Prajurit Karier …

Watch Dragon ball super