Back

Media Terpercaya

Rekomtek Citata Bangunan Masalah Besar Tertutupi, Pihak Satpol PP Kebagian Kasus Kecil

Jakarta, sketsindonews – Rekomtek oleh Sudin Citata Kota Jakarta Pusat menangani bangunan bermasalah hanya proses pemilahan dengan tidak serius penanganan perkara IMB untuk ditindak.

Pantauan sketsindonews.com banyak bangunan besar terlewati dan rekomtek untuk perintah bongkar oleh Satpol PP bagian kecil dibandingkan bangunan yang ditutupi dari rekomendasi perintah bongkar.

“Kami hanya mendapat rekomtek pembongkaran bangunan masalah itu dari pihak Citata, kalo sekiranya bangunan lain terlihat melanggar bukan kewenangan Satpol,” ujar Bernard Tambunan Kepala Satpol PP Kota Jakarta Pusat, Sabtu (29/02/20).

Kalo kami disindir terkait rekomtek hanya bagian sisa dari Citata, lalu kenapa bangunan lain tingkat pelanggaran lebih besar tak ada perintah dari maraknya fakta yang ada, tanyakan saja kepada pihak Citata.

“Saya rasa pantauan media lebih tahu dari Satpol PP kenapa itu terjadi, semestinya media lebih cerdas dalam melihat rekomtek yang dijalankan kami sesuai rekomendasi itu,” papar Bernard.

Dilain pihak Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin saat lakukan kunker di Kecamatan Sawah Besar sempat menyinggung masalah bangunan masalah yang kini semakin marak di DKI Jakarta.

Menurutnya, maraknya pelanggaran pembangunan di wilayah DKI Jakarta khususnya di Jakarta Pusat tidak dipungkiri secara jelas ada.

Meski begitu, petugas Satpol PP bisa mengecek pelanggaran pembangunan itu di lokasi dengan harapan proses penyelidikan dilakukan secara mekanisme Satpol PP bisa memanggil pemilik bangunan untuk kroscek di lapangan sesuai Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang disampaikan petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata).

“Itu ada atau tidak dalam rekomtek, kalo tidak ada hasil pengecekan di lapangan Satpol PP harus menyampaikan kembali ke Citata,” tegas Arifin.

Akan tetapi, kata Arifin jika para pemilik bangunan tidak punya etika baik untuk memperbaiki kesalahan IMB. Pasti nya akan dibongkar Satpol PP.

“Kalau bicara pelanggaran masalah bangunan, pengawasan itu kewenangan Citata, karena yang mengerti teknis soal bangunan yang melanggar GSB dan GSJ maupun jarak bebas belakang yang lebih tahu,” ujarnya.

Sambung Arifin, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda), Sambung Arifin penegakan terkait dengan pelanggaran bangunan itu baru dilakukan Satpol PP ketika Perda sekarang nomor: 5 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Perangkat Daerah.

“Untuk mengeksekusi bongkar bangunan yang melanggar ada di Satpol PP. Supaya bisa dibongkar Satpol PP, petugas Citata seharusnya menyampaikan rekomtek sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) nomor: 128,” jelas Arifin.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.