Home / Berita / Keluarkan SK Pemberhentian, Rido: Ada Mafia Di Kementerian PUPR

Keluarkan SK Pemberhentian, Rido: Ada Mafia Di Kementerian PUPR

Jakarta, sketsindonews – Angkatan Muda Pattimura (AMP) soroti pencopotan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPJN XVI Ambon, Rudi Jemi Talahatu melalui SK. Dirjen Bina Marga No. 61/KPTS/Db/2017 tanggal 27 Oktober 2017 lalu.

Ketua Umum AMP, Rido Nilson. D. Tutuiha menganggap bahwa telah terjadi tindakan kesewanang-wenangan dalam pencopotan yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dijelaskan, bahwa awalnya Rudi Jemi Talahatu, diminta oleh Kepala BPJN XVI Ambon Ir. Satrio Sugeng Prayitno lewat pesan WhatsApp untuk segera ke Jakarta bertemu dengan Sesditjen Bina Marga, ternyata saat datang diberikan SK Pemberhentian secara sepihak oleh Sesditjen Bina Marga, tanpa diberitahu penyebab dan kesalahan.

“Penemuan masalah atau kasus balai ini merupakan salah satu bentuk kinerja AMP untuk pembenahan Maluku kedepan, Artinya cukup hal-hal yang terjadi hari ini tidak terulang kepada aparatur pemerintahan yang lain,” ujarnya, saat meninggalkan kantor Kementerian PUPR, di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, Senin (20/11).

Sebagai bentuk Sosial Kontrol AMP sebagai lembaga, Rido mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan masalah kedua di Kementerian PUPR terkait Balai di Maluku.

“Artinya ada mafia yang terjadi di dalam PUPR ini maka perlu juga kita harus mencoba untuk sebagai bentuk sosial kontrol supaya tidak terjadi lagi terutama di Maluku,” ujarnya.

“Kita tidak tau ada motif apa di dalam ini
Bahkan sampe putra daerah juga begitu terseok-seok untuk menempati satu posisi di daerahnya sendiri,” tambah Rido yang menganggap bahwa saat ini Wilayah Maluku terlalu mudah dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bekerja sesuai Nawacita.

Padahal menurutnya, saat ini Indonesia sedang ada dalam satu gerakan Nawacita dari Presiden Joko Widodo. “Kembali kepada putra daerah itu untuk memimpim daerahnya masing-masing untuk membangun daerahnya, namun di lapangan yang ditemukan bukan putra daerah,” ujarnya.

Rido menegaskan bahwa keberadaan Mafia yang mencari keuntungan dengan cara-cara tidak bagus itu jelas ada, karena ada interfensi dari pusat dan merupakan satu jaringan yang terstruktur.

“Untuk itu Prinsip kami saat ini adalah untuk bersih-bersih Maluku, jika Pak Jokowi kerja kerja kerja, Maka kami Bersih bersih bersih,” ucapnya.

Serta dia memastikan bahwa permasalahan ini akan terus berlanjut hingga ada tanggapan. “Ini masih berlanjut, apabila belum dapat tanggapan positif dari dirjen, maka akan berproses lanjut ke Menteri hingga Presiden,” tegasnya.

Sementara, Pembina DPP, M. Hatta Renuat, SH menyatakan bahwa SK yang diterbitkan tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Presiden Republik Indonesia.

“Pemberhentian ini secara sepihak dan melawan hukum, karena harus ada proses peneguran, pemberitahuan bahwa yang bersangkutan ini melakukan kesalahan dan kesalahan ini juga harus jelas,” terangnya.

Ditambahkan bahwa, Dirjen dalam hal ini harus bertanggungjawab karena telah menandatangani. “Kepala balai juga harus ikut bertanggungjawab karena dia yang memberikan masukan, juga menteri harus bertanggungjawab karena ini instansi,” ucapnya.

“Menteri harus ikut bersama-bersama bertanggungjawab atas terbitnya SK ini,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

Nurhasan Inisiasi Konflik Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban Menjadi Prioritas Nasional

Subang, sketsindonews – Rombongan kunjungan kerja spesifik dari komisi V DPR RI, didampingi oleh kementerian perhubungan, kementerian PU, dirjen perhubungan laut, dan lainnya sampai di Pelabuhan Patimban, Subang, Jumat (22/9), kedatangan mereka disambut langsung oleh PLT Bupati Subang.

Tujuan kunjungan spesifik ini yaitu memastikan berjalannya segala perangkat dalam pembangunan pelabuhan Patimban. Pelabuhan ini diharapkan dapat memberi support pada pelabuhan Tanjung Priok.

Kunjungan ini diinisiasi oleh anggota DPR RI di dapil tersebut, yaitu Nurhasan Zaidi. Ia menyebutkan pembangunan ini berpotensi meningkatkan perekonomian jangka panjang masyarakat Subang.

“Jelas meningkatkan ekonomi, namun hal penting dan tujuan saya pribadi datang kesini yaitu untuk menyelesaikan konflik pembebasan lahan,” ujarnya.

Masyarakat mengeluhkan harga pembebasan lahan yang kurang layak. “Saya anak petani disini merasa harga yang diajukan sangat murah,” kata salah satu warga.

Nurhasan menyepakati dan menanggapi bahwa harga Rp. 300 ribu itu tidak pantas ditukar dengan lahan disini yang sangat subur.

“Kami sepakat dengan modernitas, namun masyarakat harus tetap jadi prioritas, insya Allah kami akan perjuangkan sekuat tenaga” tambah politisi PKS ini.

Hasil dari kunjungan ini akan dibawa pada pembahasan terakhir di DPR, sebagai keputusan final. “Kunjungan ini saya inisiasi dan semoga masyarakat melihat keseriusan kami yang ingin menyelesaikanya,” tambah Nurhasan.

“Kami mengubah jadwal yang sebelumnya ke Lombok menjadi ke Patimban karena kami sudah jadikan ini sebagai prioritas nasional,” tutup Nurhasan.

(Red)

Terkait

Watch Dragon ball super