Home / Berita / Keluarkan SK Pemberhentian, Rido: Ada Mafia Di Kementerian PUPR

Keluarkan SK Pemberhentian, Rido: Ada Mafia Di Kementerian PUPR

Jakarta, sketsindonews – Angkatan Muda Pattimura (AMP) soroti pencopotan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPJN XVI Ambon, Rudi Jemi Talahatu melalui SK. Dirjen Bina Marga No. 61/KPTS/Db/2017 tanggal 27 Oktober 2017 lalu.

Ketua Umum AMP, Rido Nilson. D. Tutuiha menganggap bahwa telah terjadi tindakan kesewanang-wenangan dalam pencopotan yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dijelaskan, bahwa awalnya Rudi Jemi Talahatu, diminta oleh Kepala BPJN XVI Ambon Ir. Satrio Sugeng Prayitno lewat pesan WhatsApp untuk segera ke Jakarta bertemu dengan Sesditjen Bina Marga, ternyata saat datang diberikan SK Pemberhentian secara sepihak oleh Sesditjen Bina Marga, tanpa diberitahu penyebab dan kesalahan.

“Penemuan masalah atau kasus balai ini merupakan salah satu bentuk kinerja AMP untuk pembenahan Maluku kedepan, Artinya cukup hal-hal yang terjadi hari ini tidak terulang kepada aparatur pemerintahan yang lain,” ujarnya, saat meninggalkan kantor Kementerian PUPR, di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, Senin (20/11).

Sebagai bentuk Sosial Kontrol AMP sebagai lembaga, Rido mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan masalah kedua di Kementerian PUPR terkait Balai di Maluku.

“Artinya ada mafia yang terjadi di dalam PUPR ini maka perlu juga kita harus mencoba untuk sebagai bentuk sosial kontrol supaya tidak terjadi lagi terutama di Maluku,” ujarnya.

“Kita tidak tau ada motif apa di dalam ini
Bahkan sampe putra daerah juga begitu terseok-seok untuk menempati satu posisi di daerahnya sendiri,” tambah Rido yang menganggap bahwa saat ini Wilayah Maluku terlalu mudah dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bekerja sesuai Nawacita.

Padahal menurutnya, saat ini Indonesia sedang ada dalam satu gerakan Nawacita dari Presiden Joko Widodo. “Kembali kepada putra daerah itu untuk memimpim daerahnya masing-masing untuk membangun daerahnya, namun di lapangan yang ditemukan bukan putra daerah,” ujarnya.

Rido menegaskan bahwa keberadaan Mafia yang mencari keuntungan dengan cara-cara tidak bagus itu jelas ada, karena ada interfensi dari pusat dan merupakan satu jaringan yang terstruktur.

“Untuk itu Prinsip kami saat ini adalah untuk bersih-bersih Maluku, jika Pak Jokowi kerja kerja kerja, Maka kami Bersih bersih bersih,” ucapnya.

Serta dia memastikan bahwa permasalahan ini akan terus berlanjut hingga ada tanggapan. “Ini masih berlanjut, apabila belum dapat tanggapan positif dari dirjen, maka akan berproses lanjut ke Menteri hingga Presiden,” tegasnya.

Sementara, Pembina DPP, M. Hatta Renuat, SH menyatakan bahwa SK yang diterbitkan tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Presiden Republik Indonesia.

“Pemberhentian ini secara sepihak dan melawan hukum, karena harus ada proses peneguran, pemberitahuan bahwa yang bersangkutan ini melakukan kesalahan dan kesalahan ini juga harus jelas,” terangnya.

Ditambahkan bahwa, Dirjen dalam hal ini harus bertanggungjawab karena telah menandatangani. “Kepala balai juga harus ikut bertanggungjawab karena dia yang memberikan masukan, juga menteri harus bertanggungjawab karena ini instansi,” ucapnya.

“Menteri harus ikut bersama-bersama bertanggungjawab atas terbitnya SK ini,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

Terbang 20 Menit, Pesawat Citilink Kembali Mendarat Di Soeta

Jakarta, sketsindonews – VP Corporate Secretary and CSR Citilink Indonesia Ranty Astari Rachman benarkan adanya …

Watch Dragon ball super