Home / Berita / Ruang Yang Sama Bagi Transportasi Online Dan Konvensional
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. (Dok. Humas Kemenhub)

Ruang Yang Sama Bagi Transportasi Online Dan Konvensional

Jakarta, sketsindonews – Digitalisasi dalam dunia transportasi tidak dapat dihindari. Karena sifat transportasi yang menghidupi dan melayani masyarakat, maka equality (kesetaraan) harus terjadi dalam dunia transportasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi saat ditemui di Jakarta pada Selasa (4/4).

Equality (kesetaraan) yang dimaksud adalah Pemerintah memberikan ruang yang sama kepada angkutan konvensional dan angkutan online untuk bersatu menyediakan layanan transportasi di Indonesia.

“Karena ada 2 (dua) yang punya kepentingan, supaya mereka eksis dua-duanya, kita ambil equality atau kesetaraan, di mana kami berikan ruang yang sama untuk tumbuh berkembang dan secara di dalamnya bagaimana mereka bersatu sehingga jadi satu pelayanan yang sama. Kalau berhasil, bisa jadi manfaat untuk semuanya,” paparnya.

Upaya Pemerintah untuk menciptakan suatu kesetaraan antara online dan konvensional diwujudkan dalam Permenhub No.32 Tahun 2016 yang direvisi menjadi Permenhub No.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dari 11 poin aturan dalam Permenhub No.26 Tahun 2017 yang sudah berlaku mulai 1 April 2017, Menhub membahas 4 (empat) poin yang menurutnya sensitif, antara lain Pajak (sesuai usulan Ditjen Pajak), STNK atas nama Badan Hukum, Penetapan Tarif, dan Kuota (Pembatasan Jumlah Kendaraan).

“Ada 4 poin yang agak sensitif. Pertama, pajak. Kita akan berikan link field yang sama antara taksi konvensional yang sudah bayar pajak dan online yang belum bayar pajak, kami akan koordinasi dengan Ditjen pajak. Kedua, STNK. Kita punya waktu 3 bulan untuk bahas ini. Ketiga tarif. Kita sudah punya rumusannya, ada tarif biaya langsung, biaya tidak langsung dan keuntungan. Kita akan tentukan biaya-biaya pada taksi online dan konvensional. Kita akan tentukan berapa tarif batas bawahnya. Keempat kuota, kita ingin ada penggabungan online dan konvensional, Go-Car dan Blue Bird sudah bergabung. Kita dorong Grab dan Uber untuk gabung ajak beberapa pihak,” paparnya.

Sebagai informasi, pemberlakuan keempat poin di atas masih diberikan waktu transisi hingga 1 juli 2017. (*)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super