Home / Artikel / Rumah Gerakan 98: Jangan Biarkan Freeport Merampas Kekayaan Alam Indonesia

Rumah Gerakan 98: Jangan Biarkan Freeport Merampas Kekayaan Alam Indonesia

Jakarta, sketsindonews  – Sikap PT Freeport Indonesia (PT FI) yang tidak kooperatif dengan menolak mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) benar-benar melewati batas.

Padahal perubahan ke IUPK menjadi syarat PT Freeport yang belum melakukan hilirisasi (membangun smelter) untuk mendapat izin ekspor konsentrat selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 102-103 Undang-undang No. 4 Th. 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemberian izin ekspor satu paket dengan kewajiban PT Freeport Indonesia untuk merealisasikan pembangunan Smelter dalam waktu 5 tahun. Jangka waktu tersebut dihitung sejak PP No. 1 Th. 2017 diterbitkan.

Dewan Pengurus Nasional (DPN) Rumah Gerakan 98 dalam rilisnya kepada sketsindonews.com usai di terima dalam audiensi dengan Kementerian ESDM tadi siang menyatakan, pihak Freeport betul-betul bersikap jumawa terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.(22-02-2017)

Pergantian KK dengan IUPK merupakan konsekuensi dari implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. IUPK ini merupakan ketentuan tentang pertambangan khusus yang manifestasinya berbentuk posisi Pemerintah RI sebagai pemberi izin lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang perizinan.

Salah satu dari kuatnya posisi Pemerintah adalah mewajibkan investor mitra pertambangan khusus untuk mendivestasi 51 persen saham kepada Pemerintah RI, mewajibkan pembangunan smelter sebagai syarat ekspor konsentrat, membayar pajak yang besarannya berlaku secara temporer.

Termasuk mengatur penyelesaian wanprestasi yang tidak melalui arbitrase. Ini bagian penting dari perbaikan dari model KK yang memberikan hak Investor State Dispute Settelement (ISDS) alias Gugatan investor kepada negara. Rumah Gerakan 98 mendukung Kementerian ESDM RI untuk konsisten menolak ISDS, karena mekanisme arbitrase menihilkan ruang kebijakan negara (policy space).

Konten IUPK benar-benar memberi otoritas kepada penguasaan Negara RI terhadap kekayaan alam. Ini merupakan derivasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang di antaranya mengatur tentang Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, bunyinya sebagai berikut:

Ayat 2; Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; ayat 3: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 s.d.4).

Jika PT Freeport memahami Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, sudah semestinya menghormati sepenuhnya political will Pemerintah Republik Indonesia yang dijalankan oleh Kementerian ESDM RI dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 4 Th. 2009 tentang Minerba, untuk mengusahakan kerjasama pertambangan di Bumi Indonesia yang menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa menafikan kemanfaatan untuk investor. Dan jika PT FI mematuhi hal ini, berarti keberadaan mereka di Indonesia murni bisnis, tidak ada motif untuk merampas kekayaan alam Indonesia.

Alih alih menghargai kedaulatan Indonesia dengan menyambut itikad baik Kementerian Pertambangan RI, PT FI seoalah menantang. Dalam siaran persnya, Senin, 20 Februari 2017, Bos PT Freeport Mc Moran Richard Ackerson menolak mengakhiri Kontrak Karya 1991, dengan dalih karena izin operasi yang dijamin IUPK bersifat tidak pasti dan persetujuan ekspornya pun jangka pendek. IUPK menurut Mc Moran tidak menjamin kepastian hukum dan fiskal.

DPN Rumah Gerakan 98 menilai asumsi Mc Moran benar-benar keliru. Sebab Pasal 169 UU Minerba mengatur ketentuan yang memungkinkan Freeport memperoleh stabilitas investasi. Hal ini diatur dalam PP No. 1 Th. 2017 sebagai revisi dan tindak lanjut semua peraturan yang telah terbit sebelumnya.

Bahkan berdasarkan UU Minerba dan Peraturan Pemerintah di atas, Freeport juga bisa melanjutkan usahanya seperti sedia kala dan tidak wajib mengubah perjanjian menjadi IUPK asalkan Freeport membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun sejak UU Minerba 4/2009 diundangkan (Pasal 169 dan Pasal 170 UU No. 4/2009). Persoalannya Freeport sudah 7 tahun lebih belum juga membangun smelter.

Dalam dalih penolakannya, Freeport tanpa malu mengungkit ungkit kontribusinya kepada Pemerintah RI seolah Indonesia berhutang budi. Mc Moran menyebut Freeport selama berlangsungnya Kontrak Karya telah melakukan investasi sebesar 12 miliar dolar AS. DPN Rumah Gerakan 98 tidak merasa takjub dengan angka bermiliar dolar AS itu. Semua orang tahu, nilai investasi 12 miliar dolar AS dalam masa 50 tahun, berarti hanya bernilai 240 juta dolar AS per tahun. Coba bandingkan dengan nilai investasi PT Feni Haltim (PMDN) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara yang nilainya 1,78 miliar dolar AS. Lalu PT Antam (PMDN) untuk perluasan pabrik biji nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara senilai 522,7 juta dolar AS. Semua terjadi pada tahun 2014.

Terlebih soal tenaga kerja, DPN Rumah Gerakan 98 melalui Ketua Umum Benard ali Mumbang dan Sekretaris Jenderal Sayid Junaedi Rizaldi menuntut Freeport untuk malu dengan PT Gudang Garam, Tbk. Perusahaan rokok nasional yang berdiri sejak 1958 itu menyerap 43.000 tenaga kerja.

Bahkan total tenaga kerja yang diserap pabrik rokok di Indonesia mencapai 6,1 juta pekerja. Dan hanya butuh 1 tahun (2014) total penerimaan Negara RI dari pajak rokok (cukai) mencapai Rp 111,4 triliun. Lalu apa hebatnya jika Freeport harus minta diperlakukan secara khusus, sementara perusahaan pertambangan lainnya harus diwajibkan mengubah KK menjadi IUPK?

Dari sisi nilai pasar saham Freeport MacMoran (perusahaan Freeport di seluruh dunia) hanya 20 miliar dolar AS. Nilai ini masih kalah dibanding kapitalisasi pasar PT Telkom Tbk yang mencapai 29 miliar dolar AS. Bahkan bila dibanding kapitalisasi Facebook yang mencapai 387 miliar dolar AS sungguh Freeport hanya 19,35 persen dari nilai pasar saham Sosmed dunia itu.

Fatalnya Freeport bergeming, dan mengancam akan mem-PHK 12.000 tenaga kerja. Ancaman itu melengkapi tuduhan yang disampaikan PT FI kepada Kementerian ESDM RI pada 17 Januari 2017, bahwa Indonesia telah melakukan tindakan-tindakan wanprestasi dan pelanggaran KK. Berdasarkan tuduhan itu, Freeport berencana membawa Indonesia ke mahkamah arbitrase agar tetap bisa menggunakan KK 1991, termasuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai akibat pelanggaran yang dituduhkan kepada Kementerian ESDM RI.

DPN Rumah Gerakan 98 melalui menyikapi penolakan PT FI, dan semua ancamannya sebagai modus untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan, dan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Sistem KK juga dimanfaatkan PT Freeport untuk melanggar peraturan perundang-undangan melalui mekanisme ISDS alias gugatan terhadap negara yang diberikan oleh sistem KK. Dengan semua fakta kesewenang-wenangan PT FI maka DPN Rumah Gerakan 98 mendukung langkah tegas Menteri ESDM Iganasius Jonan agar menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 4 Th. 2009 tentang Minerba secara tegas kepada semua investor pertambangan khusus, tanpa terkecuali PT Freeport Indonesia. Hanya dengan bersikap tegas dan adil, kedaulatan politik, hukum dan ekonomi Indonesia akan dihargai dunia.

Kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, agar bersatu padu mendukung langkah-langkah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla untuk melaksanakan Nawacita sebagai Pelaksanaan Trisakti: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang Ekonomi dan Berkepribadian di bidang Kebudayaan. Jangan biarkan sejengkal pun tanah air Indonesia yang diperjuangkan dengan daerah dan air mata dirampas Freeport yang berlindung di balik Kontrak Karya.

Repoter : Nanorame

Check Also

PSI Minta Revisi Peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020 Segera Diteken Presiden

Jakarta, sketsindonews – Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) keberatan dan dirugikan dengan ketentuan Pasal 9 …

Watch Dragon ball super