Home / Berita / Salah Satu Pemegang Saham Blue Bird Diperlakukan Semena-Mena

Salah Satu Pemegang Saham Blue Bird Diperlakukan Semena-Mena

Jakarta, sketsindonews – Sidang kasus Blue Bird yang seharusnya memasuki agenda kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/6) ditunda karena ada salah satu hakim sedang berhalangan hadir.

Menurut Mintarsih A Latief pemegang 21% saham Blue Bird, yang pada sidang tersebut terdaftar sebagai penggugat, sidang berikutnya akan digelar pada tanggal 12 Juli 2017 mendatang.

Dijelaskan bahwa awal mula kasus tersebut adalah saat Mintarsih disingkirkan dari PT. Blue Bird secara semana-mena.

Dimana status Direktur dan sebagai pemegang saham tidak didaftarkan PT Blue Bird ke Kemenkumham sesuai aturan baru saat itu dan itu dilakukan oleh Purnomo Prawiro pada tahun 1995.

Untuk diketahui PT Blue Bird masih menggunakan UU Perseroan Terbatas tahun 1995 dan tidak menyesuaikan dengan UU Perseroan terbatas tahun 2007.

“Kemenkumham mengeluarkan surat nomor 9934 tahun 2012 dan nomor 1150 tahun 2013 tentang perseroan terbatas,” jelas Mintarsih A Latief kepada para wartawan.

Mintarsih menilai banyak keanehan yang dilakukan oleh Purnomo untuk menyingkirkan sahamnya dari Blue Bird. Itu ditandai dengan mulai adanya penentuan sendiri nilai aset PT. Blue Bird Taxi hingga adanya penambahan modal dari para pemegang saham yang tidak transparan.

Purnomo sebagai tergugat melayangkan surat terkait pemberhentian direksi yang berdasarkan akta No.11 tanggal 7 Juni 2013 (Bukti P-08A), tetapi para tergugat membantah dengan akta yang berbeda dari gugatan, yaitu akta No.14 tanggal 10 Juni 2013.

“Para tergugat membantah dengan akta yang lain maka para tergugat tidak dapat mengatakan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing,” ungkap Mintarsih.

Mintarsih berdalih bahwa komposisi para pemegang-pemegang saham tidak sama dengan pemegang saham yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) dan itu tercantum pada akta No.68 tanggal 19 Februari 1991.

Maka, menurutnya RUPS tidak sah dan dirinya masih memiliki legal standing untuk menggugat.

“Akta RUPS No.11 Tanggal 7 Juni 2013 yang oleh para tergugat dianggap sah dengan alasan bahwa RUPS adalah organ tertinggi, tidak memperoleh pengesahan dari KemenkumHAM yang tercantum pada surat KemenkumHAMNo. AHU2.AH.01.01-1150 tanggal 17 Desember 2015 ” ucap beliau sambil menunjukkan bukti otentik data.

RUPS tersebut dilakukan pada saat kepemilikan saham dirinya masih dalam sengketa dengan tergugat. Saham tersebut atas nama CV Lestiani dalam nomor perkara 161/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL.

Karena siapa yang menjadi pemegang saham turut tergugat I atau PT Blue Bird Taxi masih disengketakan, menurutnya, maka para tergugat tidak berhak untuk menentukan sendiri siapa pemegang saham yang sah dan melakukan RUPS berdasarkan pendapatnya sendiri.

“Paling tidak, kalaupun RUPS dipaksakan, maka RUPS harus diadakan berdasarkan susunan pemegang saham yang disahkan oleh KemenkumHAM yaitu susunan pemegang saham yang ada di akta No.68 tanggal 19 Februari 1991. Para tergugat mengganti saham CV Lestiani dengan perseroan milik para tergugat dengan nama yang mirip, yaitu PT Ceve Lestiani,” terang Mintarsih.

(Edo)

Check Also

Tiga Jabatan Komandan Skadron Lanud Abdul Saleh Diserahterimakan

Malang, sketsindonews – Serah terima jabatan merupakan bukti eksistensi dan hidupnya sistem sebuah organisasi. Hal …

Watch Dragon ball super