Home / Artikel / Satpol DKI Penanganan Tibum Perlu Proses Pengadilan

Satpol DKI Penanganan Tibum Perlu Proses Pengadilan

Jakarta, sketsindonews – Satpol PP DKI diharapkan lebih humanistik dalam penanganan ketertiban penataan kawasan rawan problematika wilayah.

Seperti apa metode humanistik yang diucapkan Kasatpol PP DKI Arifin dalam arahan wejangan dihadapan para anggota Satpol PP Jakarta Pusat di Aula serbaguna Walikota tidak jelas secara rinci dalam menanganan kasuistis objektifitas dalam pandangan pelanggaran hukum warga Jakarta, ungkap salah satu warga Taufik Asiz.

Menurutnya penegakan perda dalam aturan sebaiknya harus di imbangi oleh sebuah solusi dalam kaidah keadilan, namun bagi pelanggaran sebenarnya Satpol PP bisa lebih arif jika di tentukan dalam proses pengadilan dalam menunjang pelanggaran tibum.

Selain hal ini bisa mejadikan edukasi bagi perda hingga menjadi masukan PAD dari pelaku pelanggaran hukum atau kurungan.(12/3)

Selain pula pelanggaran lain koordinasi antar SKPD dalam pelanggaran harus lebih cepat reaktif, sebab Satpol PP sebagai panglima dalam menata kawasan tertib menjadi lini terdepan, pungkasnya.

Sebelumnya Kasatpol PP Arifin mantan Wakil Walikota Jakarta Selatan ini menjelaskan, Satpol PP harus bisa mengendalikan anggota nya dalam menjalankan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) maupun penugasan di wilayah dengan tulus dan iklhlas dalam melayani warga.

“Satpol PP harus punya wibawa dan harus tegas serta berkomunikasi dengan humanis,”

“Kalian harus bangga menjadi Satpol PP. Sesuai dengan motonya yaitu bangga dan berwibawa,” kata Arifin.

Sementara, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Bernard Tambunan mengatakan, meskipun kekurangan petugas Satpol PP. Bernard mengusulkan penambahan personil untuk disiagakan di lokasi titik kerawanan di Jakarta Pusat.

“Kekuatan yang ada di Jakpus saat ini kurang lebih sebanyak 800 personil Satpol PP terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penyedia Jasa) Layanan PJLP berikut dengan armada Kendaraan Dinas Operasional (KDO).

Ia menerangkan, kondisi wilayah Jakarta Pusat terdiri dari 8 kecamatan yang masing-masing wilayah berbeda karakteristiknya seperti kemacetan arus lalu lintas yang menjadi krusial selain mobilisasi PKL di sejumlah Wilayah terus menigkat.

nanorame

Check Also

Lurah Kwitang ; Menata Kampung Tematik Religi dan Penghijauan Pemukiman

Jakarta, sketsindonews – RTH Jalan Kramat II Kelurahan Kwitang Senen Jakarta Pusat meliputi RW 08, …

Watch Dragon ball super