Setahun Anies Bertahan dan Bertekuk Lutut Kepada Taipan

Jakarta, sketsindonews – Sebuah tulisan yang di kiim ke meja redaksi terkait mega proyek reklamasi pulau C. D dan G yang kini alhirnya di lanjutkan larena sudah menjadi bubur sejak ijin reklamasi di lakukan pemerintah. Kasus rekalamasi terus menjadi gorengan terlebih tulisan Aktivis senior Sri Bintang Pamungkas menyikapi reklamasi. (5/12)

Menururnya, suatu sistim yang harus memenuhi 17 syarat, misalnya, untuk mendapatkan the first best, ternyata satu saja syarat tidak terpenuhi, maka sistim tidak mungkin akan mencapai the first besr. Demikian pula suatu sistim yang terdiri dari 17, misalnya, elemen. Satu saja elemen tidak berfungsi, maka seluruh sistim akan samasekali breakdown atau gagal bekerja, dan harus dibuang.

Sekarang, 17 pulau-pulau Reklamasi itu, katanya akan mencapai tujuan Reklamasi sebagaimana pernah diangan-angankan di jaman Pak Harto. Ternyata 13 dari 17 Pulau-pulau itu harus di abandon atau dihancurkan, ungkapnya

Tiga-perempat dari bagian Sistim Reklamasi itu harus dibuang dan dibongkar Apakah sisanya yang 1/4 bagian masih bisa dipakai untuk mencapai tujuan reklamasi?!

Tentu tidak! Sisanya yang 4 Pulau itu pun harus dibuang, dibongkar dan dihancurkan. Kalau tidak, maka dia akan merusak lingkungan dan lain-lain dengan biaya yang sangat besar! Ini yang tidak pernah dikira dan diperhitungkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, ujar Sri Bintang.

Kasus Pembatalan Mega Raksasa

Mestinya Anies sudah Baswedan mendengar banyak pihak proyek besar di dunia ini yang menjadi batal karena tuntutan masyarakat, terutama penduduk setempat dengan alasan pencemaran lingkungan. Belum lama ini Presiden Perancis Emmanuel Macron membatalkan Proyek Pembangunan Lapangan Terbang NDDL,

Notre-Dame-Des-Landes, di Perancis Bagian Barat. Proyek yang sudah akan dibangun setelah bersitegang dengan penduduk selama 50 tahun dengan biaya tambahan 700 juta USD itu akhirnya dibatalkan pemerintah.

Masyarakat, khususnya petani dan aktivis lingkungan, menduduki wilayah pertanian seluas 1.600 hektar dan melawan polisi. Pemerintah akhirnya menyerah dan mempertahankan wilayah tersebut tetap untuk pertanian.

Presiden Obama pada 2015 juga menunda proyek jaringan pipa minyak tahap 4 sepanjang ribuan kilometer dari Hardisty, Alberta, di Kanada sampai Steele City, Kansas. Selain mendapat tentangan dari petani dan environmentalists, juga Obama menyatakan Proyek Keystone XL Pipeline milik Trans-Canada Corp itu tidak bermanfaat bagi AS.

Hampir bersamaan waktunya, perusahaan minyak Belanda, Shell, juga membatalkan pengeboran minyaknya di wilayah Arctic, Alaska, sesudah menghabiskan biaya 7 milyar USD.

Alasan utamanya adalah karena hasil minyaknya belum cukup memadai dan karena mendapat tentangan dari para aktivis lingkungan. Tiap kali ratusan dari mereka datang dengan kayak dari Seattle, Washington untuk.mengganggu kegiatan di tempat pengeboran tengah laut.

Gubernur DKI Anies belum pernah berpengalaman dan melihat proyek-proyek besar, seperti Pulau-pulau Reklamasi C, D dan G. Memang Pulau C dan D sudah jadi dengan beberapa ribuan unit bangunan-bangunannya… beberapa berupa bangunan mewah. beberapa menyerupai pencakar langit. Juga dengan jembatan penghubung keduanya hingga menembus Pantai Indah Kapuk.

Lain dengan Pulau C dan D yang ijinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga. anak perusahaan Grup Agung Podomoro, maka Pulau G dipegang ijinnya oleh PT Muara Wisesa Samodera dari Grup Agung Podomoro. Di Pulau G yang ada di depan Pantai Pluit itu juga sudah dibangun beberapa tower mewah.

Pulau G sudah pernah ditolak dan dibatalkan pembangunannya oleh PTUN dan Menteri Koordinator Rizal Ramli, tapi pembangunan berjalan terus. Selain mengganggu sistim pendinginan PLTU Muara Karang, juga limbah dari Pulau G ini bisa lebih mengganggu lingkungan, dan keberadaan bangunan pulau juga bisa membahayakan kabel listrik bawah laut. Beberapa bangunan dan rumah tinggal di Pulau G, bahkan sudah dipasarkan dan dijual kepada konsumen.

Mengenai Pulau N yang ijinnya ada di Tangan BUMN PT Pelabuhan Tanjung Priok (Pelindo 2), dianggap sebagai proyek perluasan pelabuhan. Pulau N ini juga dianggap sudah jadi. Sekalipun begitu. juga masih menjadi pertanyaan, apakah Pelabuhan Priok memang membutuhkan perluasan… atau sekedar ikut-ikutan bikin pulau…

Mungkin disertai perasaan dan decak “kagum” terhahap hasil karya para Taipan itu, Anies mengatakan: “Pulau-pulau itu sudah telanjur dibangun… Pulau-pulau C, D, G dan N sudah jadi. Gimana mau dicabut ijinnya… Sudah jadi, kok.”

Anies memang jenis pemimpin yang lemah tidak tough, mungkin juga mudah terharu. Dia mengira, para Taipan itu sudah bersusah-payah membangun dengan biaya trilyunan. Anies lupa, bahwa para Taipan itu hanya memburu keuntungan, bukan untuk kecintaan kepada DKI Jakarta, atau Republik, apalagi nasib Nelayan…

Dari biaya pasir 2 juta per meter, para Taipan itu bisa menjualnya dengan harga 30 juta per meter. Bisa dibayangkan, berapa keuntungan para Taipan itu, misalnya, untuk tiga pulau dengan luas sekitar 1.000 hektar.

Dari 932 bangunan di Pulau D, misalnya, yang berupa rumah, kantor dan rumah-kantor, harga jual rumahnya 2-9 milyar per unit, sedang rumah-kantor dihargai 10-12 milyar per unit. Anies mungkin berpikir, berapa DKI akan.memperoleh bagian retribusi dan lain-lain dari para Tuanku Taipan itu.

Penyegelan terhadap bangunan-bangunan Pulau D yang sudah mendapat HGB dari BPN, tapi tanpa IMB itu ternyata hanya sandiwara, ujar Sri Bintang.

Sebab, sesudah itu Pemprov DKI justru mengeluarkan IMB-nya

Sebuah kutipan Anies :

“Tidak akan ada pembongkaran”_, katanya. “Membuang bongkaran tanah itu ke laut akan menambah kerusakan lingkungan.” jaminan Anies itu umurnya 30 tahun”

Anies tentu sudah lupa apa yang disampaikannya sewaktu kampanye kepada para nelayan:

“Akan saya kembalikan pantai Jakarta kepada para Nelayan”. Dan waktu menang dalam Pilgub”.Sekaranglah saatnya Pribumi bangkit kembal.”

Padahal kita semua tahu, para Pribumi ditaruh sebagai kelompok Kelas Terbawah di jaman Belanda, di bawah Kelas para pendatang…

Tidak terpikir oleh Anies, bahwa pembongkaran bisa dilakukan sendiri oleh para Pengembang dengan biaya para Pengembang sendiri. Sebagai pelajaran untuk tidak melakukan _fait accompli kepada Pemerintah atau Pejabat Pemerintah NKRI, sebagaimana sudah sering dilakukan oleh para Taipan Mafia, termasuk Proyek Meikarta.

Anies Baswedan terjebak dalam situasi ini. Karena lemah, maka dia bersedia bertekuklutut. Padahal yang menjadi korbannya adalah Rakyat, Bangsa dan Negara dan para Pribumi Nelayan.

Masih ada satu hal yang membikin hatiku risau. Kenapa harus ada Pulau C dan D dengan dua jembatan masuk ke Pantai Indah Kapuk. Apakah itu tidak menjadi kemudahan bagi Tentara Merah dan siapa saja yang berniat jahat kepada RI dalam rangka invasi.

Gubernur Anies mestinya wapada dan meminta pendapat para intelijen TNI, khususnya dari Angkatan Laut. Di balik itu semua ada sesuatu yang membahayakan kedaulatan NKRI, yang risiko biayanya dalam jangka 30 tahun tidak terhingga. (**)

Sri Bintang Pamungkas