Jakarta sketsindonews- Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), kembali membuat gebrakan di unit satuan kerjanya.
Dengan membuat satu progam terbaru, yakni dalam membangun tata kelola managemen penanganan perkara berbasis digitalisasi sebagai fungsi kontrol, yang transparansi dan akuntabel, menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Adi Toegarisman selaku pucuk pimpinan Jampidsus mengatakan terobosan system digitalisasi yang dimaksud adalah case managemen system (CSM) dimana seluruh penanganan perkara terkoneksi satu sama lain. Salah satu program yang ditonjolkan adalah Sistem Pengendalian Eksekusi dan Eksaminasi atau Sidaleksi.
“Termasuk pedoman tentang tuntutan pidana korupsi, tentang pedoman tuntutan pidana pajak, termasuk bea cukai, ini semua dalam rangka mendorong pidus berkinerja baik, sesuai program wbbm,” kata Adi usai pemaparan desk evaluasi di KemenPANRB, Jakarta, Kamis (5/9)
Sebelumnya Jampidsus sukses meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Karena itu, untuk mempermudah pihaknya memonitor jajarannya di daerah dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dibuatlah Standar Operasional Prosedur (SOP).
