Sidang Impor Tekstil, Kesaksian Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi
Jakarta, sketsindonews – Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengaku tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan empat anak buahnya yang kini menjadi terdakwa.
Keempat terdakwa itu yakni, Mokhammad Mukhlas selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Kemudian, Kamaruddin Siregar selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Selanjutnya Dedi Aldrian selaku Kepala Seksi dan Cukai III pada Bidang PFPC I KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, serta Hariyono Adi Wibowo yang merupakan Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang PFPC II KPU Bea dan Cukai Batam.
Selain 4 terdakwa pejabat Bea Cukai Batam, turut diadili pula Irianto Komisaris PT Flemings Indo Batam yang juga selaku Direktur PT Peter Garmindo Prima.
Irianto berperan sebagai impotir tekstil.
Kembali pada kesaksian Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, sebab katanya, ia tidak mengurusi masalah teknis terkait kasus dugaan gratifikasi impor tekstil PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.
“Saya tidak mengurusi masalah teknis Pak Jaksa. Sebab setiap hari ada ribuan dokumen kepabeanan yang harus saya kerjakan,” kata Heru Pambudi saat menjadi saksi atas empat terdakwa, Jumat (5/2/21) di Pengadilan Tipikor.
Namun dirinya mengaku mengenal para terdakwa yang kini tengah diadili. Dan di Pelabuhan Batam ada pejabat pemeriksa dokumen dan barang eselon IV. Tugas mereka yaitu melakukan pemeriksa barang, membuat laporan kepada pemeriksa dokumen. “Tujuan pemeriksaan barang untuk melihat apakah jenis barang tersebut sesuai dengan dokumen, termsk jumlah barang,” jelasnya.
Dalam persidangan sebelumnya, Jumat (15/1/2021). Saksi David Maulana pegawai Sucofindo Batam, menjelaskan pada Januari 2020 ketika bertugas selaku inspektor, telah melakukan pemeriksaan sebanyak 17 kali terhadap kontainer berisi kain poliester milik PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.
Ia mengaku perusahaan tersebut kemudian membayar fee yang disetorkan langsung ke kasir kantor Sucofindo Batam.
Namun David mengaku mendapatkan uang lelah antara Rp2 juta hingga Rp3 juta dari pengusaha yakni Irianto, Rahman dan Sukim atas pekerjaan mencocokkan dokumen dan fisik kontainer yang berisi impor tekstil tersebut sebagai surveyor.
David mengaku tidak memeriksa secara detail terhadap isi container terkait jumlah roll meterannya. Dia mengungkapkan tekstil impor tersebut dipindahkan dari kontainer ukuran luar negeri ke kontainer dalam negeri yang berukuran lebih kecil.
“Saksi tidak memeriksa kebenaran dokumen itu, otentikasi dan sebagainya?” tanya jaksa Gusti Sopan Syarif.
Menurut David, dia hanya memverifikasi antara dokumen yang satu dan dokumen yang lainnya, seperti VR (verification request) dan Packinglist. Dengan dokumen itu maka David sendiri mencocokkan dengan fisik barang.
Setelah selesai semua dipindahkan. Jadi kontainernya itu berbeda dengan kontainer lokal. Kontainer luar negeri ukuran 45 sementara kontainer lokal 40 sehingga ada sisa.
Fakta lainnya juga diketahui bahwa puluhan kontainer berisi kain brokat, sutra dan satin berangkat dari Pelabuhan Hong Kong, China dan singgah di Malaysia, lalu berlabuh di Batam.
Setibanya di Batam, muatan kontainer yang berisi kain premium tersebut dibongkar dan dipindahkan ke kontainer yang berbeda di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kawasan Pabean Batu Ampar tanpa pengawasan oleh Bidang P2 dan Bidang Kepabeanan dan Cukai KPU Batam.
Setelah seluruh muatan dipindahkan ke kontainer yang berbeda, kemudian diisi dengan kain-lain yang berbeda jenis dengan muatan awal.
Peti kemas itu diisi dengan kain polister yang harganya lebih murah dan kemudian diangkut menggunakan kapal lain menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Seperti telah diketahui, dalam surat dakwaan penuntut umum, kelima terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tekstil yang telah diimpor kepada pihak lain dan melebihi alokasi. Diduga para terdakwa mengubah dokumen impor seperti invoice hingga surat keterangan asal (SKA) yang tidak benar.
Dalam waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020,
secara melawan hukum menjual tekstil yang telah diimpor kepada pihak lain dan mengimpor tekstil melebihi alokasi dengan mengubah dokumen impor berupa invoice, packing list, serta menggunakan certificate of origin (CoO) atau surat keterangan asal (SKA) yang tidak benar.
Akibat perbuatan ini, kerugian keuangan negara mencapai Rp 1,6 triliun.
Kelima terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
Subsidiair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
Kedua, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dakwaan khusus pejabat Bea Cukai
Khusus untuk pejabat Bea-Cukai Batam, pada dakwaan kedua terdiri dari dua dakwaan alternatif, yaitu pertama, Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
Atau kedua, Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
(Sofyan Hadi)
