Back

Media Terpercaya

Soal Pailit PT Harmas Jalesveva, Kuasa Hukum Pemohon: Ini Bukan Kata Saya, Ada Undang-undang

Jakarta, sketsindonews – Sosuharun Nababan selaku kuasa hukum pemohon dalam gugatan melawan termohon PT Harmas Jalesveva memastikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memenangkan kliennya sudah tepat, serta menganggap bahwa termohon memang memiliki hutang terhadap pemohon.

Seperti diketahui Presiden Komisaris PT. Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana selaku termohon menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang terhadap termohon. “Ini aneh, kami tidak punya hutang yang harus kami penuhi,” ujar Karna Brata Lesmana kepada Wartawan, Selasa (16/6/20) lalu.

Atas pernyataan tersebut, Sosuharun tidak ingin berandai-andai, dan mencoba menjawab dengan menjabarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang ‘Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang’ yang menyebutkan bahwa Hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur dalam hal ini Harmas.

“Jadi janji dia untuk menyerahkan unit secara layak tentunya adalah hutang,” ujar Sosuharun saat ditemui pada hari Kamis (2/7/20).

Dia menegaskan bahwa apa yang disampaikan, semuanya berdasarkan udang-undang. “Kalau kata saya kita bisa debat, Kalau undang-undang, selesai,” terangnya.

Untuk itu menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh termohon adalah terkait penyerahan unit. “Ini juga bukan kata saya. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan, Pasal 37 Pasal 37,” paparnya.

Dia membacakan ayat pertama yang berisi, ‘Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi’.

“Jadi kalau belum laik Fungsi Boleh digunakan tidak? Kalau dia mau serah terima supaya pemilik unit apartemen mau menggunakan seyogyanya harus ada gak layak fungsinya ? Bener gak? Ini kata Undang-Undang,” ujarnya.

Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut berisi Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Undang-Undang ini; lalu ayat (3) berisi Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi; selanjutnya ayat (4) berisi Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; terakhir pada ayat ke (5) berisi Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

“Bahkan kalau ada pidananya pasal 47, (1) Setiap orang atau badan “Harmas Badan kan ? PT kan ? yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda,” ujarnya menjelaskan.

Dia menambahkan, “Lalu pertanyaannya kenapa saya tidak lari ke pidana?, karena sudah PKPU sbelumnya sesuai dengan pasal 170 pembatalan karena saya batalkan dulu dong. Jadi alurnya jelas, sudah ada PKPU dulu lalu muncul kesepakatan perdamaian, tidak dilaksanakan dan karena tidak dilaksanakan kami batalkan. Akibat dari pembatalan itu adalah pailit. Mau tidak mau bukan kata saya. Kata UU kalau dibatalkan harus pailit. Nah terhadap pailit tersebut tidak ada lagi perdamaian.”

“Alurnya begini; Harmas buat gedung lalu tidak dislesaikan dengan baik lalu munculah PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Bunyi UU seperti itu. Artinya ini diputus, Harmas kalah. Artinya menurut pengadilan Harmas punya Hutang. Jadi kalau teriak-teriak hutang saya mana, kan sudah diputus PKPU. Nah dari sini muncul perdamaian, Homologasi, salah satu poinnya adalah akan menyerahterimakan unit apartemen kepada para pembeli. Dia ada curang-curangnya, memang dia tidak mengatakan LSF nya atau tidak. Ternyata ini batal tidak dilaksanakan. Maka muncullah pembatalan homologasi. Ini oleh kami dan di sini kami baru masuk. Jadi kalau dibilang kami punya rencana segala macam, gw gak tahu siapa yang mengajukan PKPU,” terang Sosuharun.

Lanjut Sosuharun menjelaskan terkait pailit, bahwa setelah ada PKPU menjadi dasar ada perdamaian. Seperti dijelaskan Pada pasal 170 ayat 1 disebutkan Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Lebih jauh dia memaparkan bahwa Pada pasal 291 ayat (1) berisi bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.

“Perdamaian yang tercapai di PKPU dapat dibatalkan menurut pasal 291,” jelasnya.

Lalu pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga, harus dinyatakan pailit.

“Jadi bukan kami yang ingin dia pailit. Ada perjanjian ada kesepakatan dia batalkan,” ujarnya.

Sementara pada Pasal 292 lanjutnya berisi bahwa dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

“Kalau dikatakan tidak pailit, ini gimana Undang-Undangnya. Saya tidak mau ngomong kata saya, saya mengatakan kata Undang-Undang. Kata siapa kita mengada-ada. Kata siapa kita memaksakan supaya pailit,” pungkasnya.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.