Soal Surat Penangguhan Penahanan, Wakil Walikota Bogor ‘Sebagian Kita Adalah Korban Korupsi’
Bogor, sketsindonews – Mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK yang kini menjabat Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim. Menanggapi santai terkait dugaan penangguhan penahanan lima aparatur sipil negara dalam kasus korupsi dana BOS sebesar Rp17, 2 miliar.
“Tidak ada tanggapan,” ujar Dedie santai, kepada sketsindonews via Whatsapp, Minggu (9/8/20) malam.
Dedie mengatakan persoalan penangguhan penahanan terhadap anak buahnya adalah hal yang lazim dilakukan sebuah institusi. Dan hal tersebut dibenarkan dalam aturan hukum yakni kitab undang-undang hukum pidana alias KUHAP.
Ia juga menegaskan pemberian bantuan hukum termasuk penangguhan penahanan merupakan kebijakan koletif kolegial. “Walikota dan wakil merupakan satu paket,” tutur pria kelahiran Garut 6 April 1966 silam.
Namun dirinya menolak apabila dikatakan pemerintahnya mendukung pelaku korupsi. “Mana ada mendukung korupsi,” bela Dedie.
Akan tetapi Walikota Bima S Arya disebut-sebut telah menerbitkan surat nomor 180/2633-Hukham tertanggal 27 Juli 2020. Warkat itu disebutkan pula untuk menjaminkan dirinya atas penangguhan penahanan lima tersangka tersebut yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Bahkan alumnus ITB ini, suatu ketika pernah mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia adalah korban korupsi. “Sebagian besar kita adalah korban korupsi,” ucapnya,Jumat (29/12/2017) silam, seperti dikutip dari detik.com
Ia pun meminta media ini agar tidak memaksakan untuk membuat opini. “Ngga usah dipaksa giring opini,” tutup Dedie.
Seperti diketahui kelima terduga bromocorah itu merupakan aparatur sipil negara yang menjabat sebagai ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di tingkat kecamatan.
Sedangkan satu tersangka lainnya adalah penyedia jasa percetakan naskah soal ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), try out, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah.
Usai resmi ditahan, para terduga pengerat uang rakyat itu menjalani penahanan selama 20 hari di rumah tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Paledang Kota Bogor.
Keenamnya ditengarai terlibat kasus dugaan penyimpangan dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) se-Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.
Sesuai dengan penghitungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akibat kejahatan tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp17.189.919.828,-.
(Sofyan Hadi)
