Hak politik Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi Anggota Majelis Rakyat Papua sesuai amanat UU Otonomi Khusus (Otsus) wajib ditaati serius oleh Pejabat NKRI, jangan sampai terkesan tipu-tipu saja, bahkan hak-hak politik mereka pun dirampok.
Hal itu disampaikan Ketua Solidaritas Dunia untuk Keadilan dan Perdamaian (Solid) Papua, Gabriel de Sola, dalam keterangan yang diterima Selasa (22/8).
Gabriel terpanggil untuk menyuarakan dan membela Orang Asli Papua, yang hak ekonomi, sosial, budaya (Ekosob) dan politiknya dirampok. Untuk itu Solid Papua menyatakan tuntutan sikap.
