Jakarta, sketsindonews – Menyoroti gaya hidup bermewah-mewah atau lifestyle para anggota Polri. Presiden Joko Widodo meminta para Kapolda, Kapolres, dan Perwira Tinggi (Pati) Mabes Polri untuk dapat mengerem total gaya hidup mewahnya.

“Saya peringatkan untuk semua jajaran Kapolres, Wakapolres, yang namanya Kapolda, beserta seluruh pejabat utama, perwira tinggi, untuk dapat mengerem total masalah gaya hidupnya. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus,” jelas Jokowi, saat memberikan pengarahan kepada Kapolda, Kapolres, Pati Polri di Istana Negara Jakarta, Jumat, (14/10/22)

Selebihnya, Jokowi juga menjelaskan, bahwa kondisi saat ini hampir semua negara sedang menghadapi situasi yang sulit karena krisis ekonomi global. Tercatat, ada 66 negara yang saat ini rentan kolaps dan 345 juta orang di 82 negara sedang mengalami kekurangan pangan akut.

“Maka oleh sebab itu, saya tekankan untuk semua jajaran Kapolda, Kapolres, dan pejabat utama Polri agar dapat memiliki sense of crisis terhadap situasi dunia yang saat ini sedang terjadi. Salah satunya, seperti mengerem gaya hidup mewahnya, sehingga tak memunculkan kecemburuan sosial ekonomi”, jelasnya.

Jokowi juga mengingatkan, bahwa saat ini perkembangan teknologi semakin canggih, di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi dari media sosial.

“Aktifitas maupun gaya hidup kita saat ini bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku kita sehari-hari, baik dalam keadaan bersembunyi ssekalipun”, tegas Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan. Dirinya mengaku telah mendapat banyak laporan soal gaya hidup anggota Polri. Jokowi menilai masalah gaya hidup yang mewah dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada Polri.

“Urusan mobil, urusan motor gede urusan yang remeh-temeh. Sepatunya, bajunya apa yang telah masyarakat lihat sekarang ini itu yang kita harus ngerti dalam situasi dunia yang penuh keterbukaan,” tutur Jokowi.

Mengingat saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat rendah, dibandingkan institusi penegak hukum lainnya. Hal ini, disebabkan berawal dari kasus penanganan kematian Brigadir J atau Yosua yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Padahal, sebelumnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri berada di peringkat atas karena keberhasilan membantu pemerintah menangani Covid-19. Kerja keras Polri tersebut membuat kasus Covid-19 mereda dan ekonomi nasional tumbuh 5,44 persen.

“Tetapi begitu ada peristiwa FS (Ferdy Sambo) runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Belum lagi adanya kasus-kasus lain yang disebabkan oleh oknum anggota kepolisian yang lain. Sebelumnya tingkat kepercayaan publik ke Polri pada November 2021 masih sangat tinggi, mencapai di angka 80,2. Akan tetapi saat ini tingkat kepercayaan itu berada di angka 54 per Agustus 2022”,kata Jokowi saat memberikan Pengarahan kepada Kapolda, Kapolres, dan Perwira Tinggi Polri di Istana Negara Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022.

(Erfan Pratama)