Teka-teki Hasil 191 Penebangan Mohon Monas di Duga Sudah Jadi Barang Antik

Jakarta, sketsindonews – Hilangnya 191 pohon jenis Mahoni di Monas masih menyisahkan teka teki kemana pohon itu dilarikan saat revitalisasi berjalan, dimana awak media terus menyikapi kasus ini.

Beberapa awak media mencoba menyusuri kemana pohon ini, apakah di jual karena nilai pohon sangat jenis Mahoni bisa dihargakan mencapai 4-8 juta rupiah, atau sudah menjadi barang antik di jadikan perkakas.

Pihak-pihak terkait saling tuding baik Dinas Citata dan Dinas Kehutanan, begitupun Gubernur Anies tidak bisa menjelaskan secara rinci kemana larinya objek pohon mahoni tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta Suzi menjelaskan bahwa pihaknya hanya merekomendasikan jumlah pohon yang ditanam kembali. Hal tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota nomor 91 tahun 2002.

“Bahwa setiap orang swasta dan private dan pemerintah harus mengganti pohon. Kalau swasta menebang pohon di jalur perbandingannya 1:10. Saya merekomendasikan di Monas 1:3 artinya 573 pohon harus ditanam dilokasi itu,” beber dia.

Terkait dengan penebangan pohon dan ke mana pohon tersebut diarahkan, kata Suzi, hal tersebut merupakan tanggung jawab kontraktor dan UPT Monas sebagai pemilik aset. Dinas Taman hanya dalam posisi memberikan rekomendasi.

“Tidak ada kaitan pertamanan,” tegas dia.

Adapun jenis pohon yang ditanam kembali ialah jenis pohon Pule. Jenis pohon itu pun, ujar Suzi merupakan rekomendasi dari pemilik sayembara dan dilaksanakan oleh Dinas Citata.

“Pule sesuai dengan hasil desain. Itu bukan rekomen saya itu hasil perencanaan. Saya tidak berhak berbicara perencanaan,” tutup dia.

Hingga kini belum diketahui keberadaan 191 pohon yang merupakan sisa penebangan di Monas. Baik dari Dinas Cipta Karya, UPT Monas hingga Dinas Taman mengaku tak ikut campur dalam urusan penebangan pohon.

Sementara Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gembong Warsono secara tegas mengatakan, pohon itu telah raib sehingga perlu adanya penyidikan pihak terkait bila perlu karena pihak Pemprov telah melanggar aturan sendiri terhadap penebangan pohon.

“Warga saja mau nebang pohon lapor dan terkena denda bila dengan sengaja melakukan penebangan pohon secara liar,” ucapnya.

Dirinya hingga saat ini juga heran kemana pohon itu, “Artinya mereka hanya saling tuding antar pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terhadap hal-hal yang ditutupi agar kesalahan yang dilakukan kebijakan Pemprov untuk pula berupaya mengubur beberapa keanehan terjadi selama ini,” tutup Gembong.

(Nanorame)