Teka Teki Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Normalisasi Hingga Naturalisasi

Jakarta, sketsindonews – Warga yang lahannya terkena proyek sodetan kali Ciliwung, ungkapkan tidak pernah dilibatkan terkait sosialisasi kelanjutan proyek tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Salman Alfarisi Simanjuntak. S.h., M.H. yang menjadi Kuasa Hukum dari salah satu Pemilik lahan, melalui siaran pers, Rabu (10/2/21).

“Sebagai pemilik pemilik yang sah lahan seluas 4881 m2 sertifikat hak milik nomor 26 dengan surat ukuran No 340 Tahun 1926, yang dahulu dikenal dengan jalan Bidara Tjina 64 B Desa Bidara Tjina, Kecamatan kampung melayu, Djakarta, sekarang di kenal dengan jalan Otista Raya 64 B Rt 003 Rw 04, Kelurahan Bidara Cina, dahulu kecamatan kampung Melayu kini berada di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang lahannya masuk di dalam areal yang menjadi proyek inlet sodetan kali Ciliwung tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dalam hal sosialisasi kelanjutan pembangunan proyek tersebut,” terangnya.

Sebagai kuasa hukum dari pemilik lahan, Salman mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali berkirim surat dan berkoordinasi kepada Stake Holder terkait, seperti Kelurahan Kecamatan, Kota Madya (Walikota) hingga ketingkat provinsi, namun sampai saat ini tidak kunjung mendapatkan respond positif dari pihak-pihak terkait.

“Klien kami sudah merelakan lahannya digunakan sebagai bagian dari proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung dengan catatan pemerintah harus mengganti sesuai dengan nilai appraisal, karena menurut klien kami hal ini demi untuk kepentingan dan keselamatan bersama, kususnya bagi Warga ibu kota DKI Jakarta,” ujarnya.

“Lantas, alasan apalagi yang akan di gunakan oleh pihak pemerintah dalam melanjutkan Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung?, Apa angaran yang sudah diserap sebagian tersebut hanya untuk menimbun pipa tua di dalam tanah, tanpa ada kegunaan?, Apa ini tidak merugikan keuangan negara?,” lanjutnya mempertanyakan.

Fakta Dilapangan

Salman bahkan meyakini, Jika Presiden Joko Widodo mengetahui kendala sesunguhnya, maka akan terheran-heran dan menggeleng-gelengkan kepalanya, dikarenakan selama ini yang di sampaikan kepada beliau adalah Pemilik lahan yang tidak mau membantu pemerintah, faktanya tidak demikian.

“Kalau disampaikan pemilik lahan tidak mau memberikan lahannya untuk di jadikan proyek sodetan Kali Ciliwung, pertanyaan kemudian, pemilik Lahan yang mana? pemilik Lahan yang sah secara hukum atau orang yangmengaku-ngaku memiliki lahan tapi tidak punya alasan hak kepemilikan (ilegal)?,” tegas Salman.

Untuk itu, mereka kembali melayangkan surat kepada kepala kantor pertanahan Jakarta Timur sebagai ketua Tim Pengadaan tanah pembangunan Sodetan Kali Ciliwung yang mengantikan Almarhum Bapak Syaefullah eks sekda DKI Jakarta, perihal informasi kelanjutan pembangunan proyek sodetan kali ciliwung.

“Namun jika tidak juga direspon oleh kepala kantor pertanahan Jakarta Timur, maka kami akan berkirim surat dan melaporkan perihal ini langsung kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo, yang sangat kami yakini punya semangat kebaikan yang tinggi, di tambah dengan Proyek Sodetan Kali Ciliwung ini dahulu digagas oleh beliau ketika menjadi sebagai Gubernur DKI Jakarta,” tegasnya.

Kembali Banjir Landa Jakarta

Tahun 2020, saat malam pergantian tahun baru, Jakarta diguyur hujan ekstrem yang mengakibatnya, beberapa kawasan DKI Jakarta terendam banjir, lalu 3 hari ke belakang Jakarta kembali diguyur hujan ekstrem dan menimbulkan banjir di berbagai daerah. Dimana satu di antara daerah yang terkena banjir adalah daerah Bidara Cina Jatinegara yang diakibatkan luapan air Kali Ciliwung yang mendapatkan
kiriman air dari bendungan Katulampa dan Depok.

“Menurut Lurah Bida Cina D Yudi Hartono tinggi air mencapai 2,5 meter dan akibatnya ada 1.700 jiwa terpaksa mengungsi,” kata Salman.

Dan kemarin, lanjut Salman, Gubernur DKI Jakarta membentuk Tim persiapan pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung dengan dibuatnya Keputusan Gubernur nomor :1744 tahun 2019, dan sekarang Gubernur Anis Baswedan menghapus program normalisasi sungai dalam Draf Perubahan Rencana Pembangunan Jangk Menengah Daerah (RPJMD).

“Normalisasi di dalam RPJMD dihapus dan diganti dengan Naturalisasi Sungai. Sungguh aneh dan tidak mengerti arah kebijakan dan semangat Pak Anis di dalam menangani Banjir di DKI, bukannya melanjutkan hal yang baik dari pemerintah selanjutnya, ini malah membuat kebijakan yang kontropersial, padahal proyek pembangunan sodetan kali ciliwung telah berkjalan separuh jalan malqah sekarang dirancang untuk dihentikan,” herannya.

Sejarah Sodetan Kali Ciliwung

Masih dalam siaran persnya, Salman menjelaskan bahwa Sodetan Kali Ciliwung merupakan proyek penangkal banjir yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT). Proyek ini bakal mengalirkan limpahan air sungai Ciliwung ke KBT.

“Namun sayang pengerjaannya malah mandek tanpa lanjutan yang jelas dari pemerintah,” kata Salman.

Sementara menurut Salman, proyek yang digagas oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI tersebut sangat brilian.

Salman memaparkan bahwa Pada tahun 2013, Bapak Ir. Joko Widodo yang kala itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menggelar rapat bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kemudian, Rapat yang digelar di posko penampungan banjir di GOR Otista, Jakarta Timur, awal 2013 itu menyepakati proyek penanggulangan banjir Jakarta dengan Sodetan Kali Ciliwung.

“Dalam rapat tersebut, juga menyepakati bahwa proyek tersebut bakal dikerjakan keroyokan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian tugasnya, pemerintah pusat lewat Kementerian PU (saat ini PUPR) melakukan pembangunan infrastrukturnya, sementara Pemprov DKI Jakarta menangani masalah pembebasan lahannya,” kata Salman yang juga menyebutkan bahwa pekerjaan fisik dimulai pada tahun yang sama. Dimulai dari sisi outlet atau tempat keluarnya air di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Namun proyek terganjal sejak tahun 2015 setelah Joko Widodo (Jokowi) Karena Pembebasan Lahan, pemerintahan berganti.

“Proyekpun dilanjutkan oleh Bapak Ahok, namun kali ini terhambat dengan pembebasan lahan di areal yang akan dibangun inlet sodetannya, tim yang dibentuk untuk proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung tidak berhasil untuk melakukan pendekatan kepada pemilik tanah,” lanjut Salman.

Kebuntuan tersebut, kata Salman berlanjut kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Pertanyaannya adalah, apakah memang kendala pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung dikarenakan tidak adanya dukungan dari pihak pemilik tanah yang terkena proyek inlet sodetan ataukah ada faktor lain?,” pungkas Salman.

(Eky)