Back

Media Terpercaya

Terkait kasus dugaan korupsi restitusi Pajak, Majelis Hakim Tolak Dakwaan Jaksa.

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak surat dakwaan penuntut umum dalam penanganan kasus dugaan korupsi restitusi pajak.

“Menyatakan menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum karena tidak jelas/kabur serta tidak lengkap uraian perbuatan,” kata ketua majelis hakim Desman Simarmata, Selasa (28/01/20) siang.

Akibat dari putusan majelis hakim tersebut, penuntut umum Samidi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan. “Saya akan melaporkan kepada pimpinan dulu sebelum mengambil keputusan,” ujar Samidi saat ditemui sketsindonews.com Selasa di Kantor Kejati Jakarta.

Kuasa hukum Terdakwa Ratna Budhiwaty, Hotman Paris Hutapea sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim pimpinan Desman Simarmata. “Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim yang telah menerima eksepsi kuasa hukum,” ujar Hotman kepada media di PN Jakbar seusia sidang.

Sementara itu Asisten Pidana Khusus Kejati DKI, Siswanto mengaku belum dapat salinan putusan majelis hakim.

“Nanti kalau sudah dapat putusan kami akan dipelajari dulu pertimbangan hukum dr majelis hakim, baru mengambil sikap akan kembali dilimpahkan atau melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi,” ungkap Siswanto

Untuk diketahui kasus itu bermula saat terdakwa Ratna Budhiwaty yang bekerja di PT Sanghiang Perkasa (PT SP). Tugas Ratna yakni mencari pemasok barang sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu dengan harga kompetitif sekaligus menentukan pemasok yang memenangkan tender atau lelangnya.

Dalam proses pendaftaran calon pemasok, Ratna bersama saksi Yuni Fitrianti dan Amelia sengaja membantu PT Alfa Omega Providensia (AOP), untuk bisa menjadi pemasok dengan mengabaikan jenis usaha yang tertulis dalam dokumen.

PT AOP bergerak dibidang garmen sehingga tidak sesuai profil pemasok yang dibutuhkan oleh PT Sanghiang Perkasa yang memproduksi makanan dan minuman kesehatan.

Setelah berkas pendaftaran tersebut diteliti oleh kedua saksi Yuni dan Amelia, selanjutnya berkas pendaftaran disetujui oleh Ratna tanpa ditelaah lebih lanjut mengenai jenis usaha yang sebenarnya dari PT AOP

Bahwa dalam kurun waktu ditahun 2012 sampai dengan 2014 PT SP membeli barang untuk keperluan promosi yang sebenarnya tidak pernah dibeli atau diproduksi oleh PT AOP. Namun barang-barang promosi tersebut milik PT Multi Wahana Muda (PT MWM), Budiharto sebagai Direktur, teman dari saksi Josafat Agustian Thomas yang bekerja di PT AOP

Nama perusahaan AOP sengaja digunakan oleh saksi Budiharto, untuk mengikuti lelang di PT SP. Sebab perseroan MWM telah diblack list oleh PT SP

Perseroan AOP akhirnya menang tender untuk pengadaan barang promosi PT SP, karena adanya bantuan dari Riska Januar kepada ke Budiharto. Saksi Riska berperan dalam memberikan informasi mengenai barang yang dibutuhkan oleh PT SP beserta spesifikasinya.

Kebocoran informasi tersebut sudah diketahui oleh terdakwa Ratna, akan tetapi ia tetap melanjutkan proses lelang untuk membeli barang dari PT AOP.

Bahwa perbuatan terdakwa Ratna yang membantu tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Josafat Agustian Thomas melalui PT AOP, dengan menerbitkan faktur pajak ke PT SP selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2014 telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan

Perbuatan Terdakwa  Ratna Budhiwaty sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.