Home / Berita / Pilkada Serentak, Adi: TNI-Polri Harus Jaga Netralitas

Pilkada Serentak, Adi: TNI-Polri Harus Jaga Netralitas

Jakarta, sketsindonews – Forum Rakyat Nusantara (FORSA) menilai munculnya calon kandidat berlatarbelakang TNI-Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di beberapa daerah dikhawatirkan akan membuat netralitas kedua instansi aparat keamanan tersebut terganggu.

Hal tersebut dikatakan Adi Kurniawan Sekretaris Jenderal DPN FORSA dalam siaran persnya, Sabtu (06/01/18).

Menurutnya, bila netralitas kedua aparat keamanan itu terganggu. Maka tidak menutup kemungkinan hubungan kedua instansi tersebut juga akan terganggu.

Adi menilai dengan diambilnya calon kandidat yang berasal dari TNI-Polri sama saja membangun upaya konflik diantara kedua instansi tersebut.

“Jangan sampai di Pilkada serentak dan pilpres mendatang ini telah terjadi upaya pecah belah antara TNI dengan POLRI,” kata Adi.

Ia mengatakan bahwa sudah tercantum dalam suatu Undang-Undang (UU) yang melarangan TNI-Polri agar tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik. Sehingga jelas netralitas keduanya harus benar-benar dijaga demi stabilitas keamanan negara.

“TNI dan POLRI harus menjaga netralitasnya sebagai aparat keamanan. Kedua institusi tersebut dilarang untuk terlibat di dalam politik praktis. Karena akan mengganggu stabilitas keamanan,” ucapnya.

Sebab itu, lanjutnya, ia meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga ketat juga menindak tegas bila ada oknum-oknum TNI dan Polri bila ada yang tertangkap ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Kami atas nama Forum Rakyat Nusantara (FORSA) mendesak kepada beberapa instansi terkait diantaranya KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB dan juga KPU untuk tidak lengah dan bertindak tegas apabila ada kandidat yang melibatkan aparat keamanan (TNI-POLRI) dalam kegiatan politik,” tegasnya.

(*/Red)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super