Home / Berita / Buruh Minta UMP DKI Jakarta 2018 Sebesar 3.9 Juta
Ketua DPW FSPMI Jakarta, Winarso (Sumber: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono)

Buruh Minta UMP DKI Jakarta 2018 Sebesar 3.9 Juta

Jakarta, sketsindonews – Pekerja dan pengusaha memiliki sikap berbeda terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2018.

Pihak pengusaha menginginkan penetapan UMP DKI 2018 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang jika dikalkulasikan nilainya sebesar Rp 3,6 juta. Hasil ini didapat dari UMP 2017 ditambah inflansi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, dari pihak pekerja meminta penetapan UMP DKI 2018 didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah dengan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, sebesar Rp 3,9 juta.

“Dengan nilai KHL sebesar Rp 3,6 juta, ditambah dengan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, maka nilai UMP tahun 2018 adalah 3,9 juta,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi DKI Jakarta Winarso, Selasa (31/10/2017).

Karena adanya perbedaan sikap ini, maka peran Pemerintah sangat besar dalam menetapkan UMP 2018. “Itulah sebabnya, hari ini (Selasa, 31 Oktober 2017) ribuan buruh DKI Jakarta akan melakukan aksi di Balaikota,” katanya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Perwakilan Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta ini mengatakan, bahwa aksi ribuan buruh ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tidak menggunakan PP 78/2015.

“Aksi akan dimulai dari kawasan industri Pulogadung menuju Balaikota. Kami akan mengajak semua buruh yang ada di dalam kawasan dan sekitarnya untuk bisa berpartisipasi ke Balaikota. Diperkirakan jumlah massa mencapai ribuan orang buruh, ,” ujarnya.

Di Balaikota, buruh akan menunggu sampai ditetapkannya UMP DKI Tahun 2018.

“Biarpun sampai larut malam kami akan tetap kawal dan kami tunggu kebijaksanaan Gubernur yang baru menjabat,” kata Winarso.

Selain menuntut UMP, ribuan buruh ini juga akan meminta pemerintah memperketat pengawasan dalam hal penyelenggaraan K3 di setiap perusahaan.

“Buruh menuntut agar pemerintah lebih mempertajam pengawasan K3 di perusahaan. Kami menuntut adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan K3, tidak mengikut sertakan karyawannya ke dalam BPJS, serta membayar upah di bawah aturan,” pungkasnya.

(Eky)

 

Check Also

Nurhasan Inisiasi Konflik Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban Menjadi Prioritas Nasional

Subang, sketsindonews – Rombongan kunjungan kerja spesifik dari komisi V DPR RI, didampingi oleh kementerian perhubungan, kementerian PU, dirjen perhubungan laut, dan lainnya sampai di Pelabuhan Patimban, Subang, Jumat (22/9), kedatangan mereka disambut langsung oleh PLT Bupati Subang.

Tujuan kunjungan spesifik ini yaitu memastikan berjalannya segala perangkat dalam pembangunan pelabuhan Patimban. Pelabuhan ini diharapkan dapat memberi support pada pelabuhan Tanjung Priok.

Kunjungan ini diinisiasi oleh anggota DPR RI di dapil tersebut, yaitu Nurhasan Zaidi. Ia menyebutkan pembangunan ini berpotensi meningkatkan perekonomian jangka panjang masyarakat Subang.

“Jelas meningkatkan ekonomi, namun hal penting dan tujuan saya pribadi datang kesini yaitu untuk menyelesaikan konflik pembebasan lahan,” ujarnya.

Masyarakat mengeluhkan harga pembebasan lahan yang kurang layak. “Saya anak petani disini merasa harga yang diajukan sangat murah,” kata salah satu warga.

Nurhasan menyepakati dan menanggapi bahwa harga Rp. 300 ribu itu tidak pantas ditukar dengan lahan disini yang sangat subur.

“Kami sepakat dengan modernitas, namun masyarakat harus tetap jadi prioritas, insya Allah kami akan perjuangkan sekuat tenaga” tambah politisi PKS ini.

Hasil dari kunjungan ini akan dibawa pada pembahasan terakhir di DPR, sebagai keputusan final. “Kunjungan ini saya inisiasi dan semoga masyarakat melihat keseriusan kami yang ingin menyelesaikanya,” tambah Nurhasan.

“Kami mengubah jadwal yang sebelumnya ke Lombok menjadi ke Patimban karena kami sudah jadikan ini sebagai prioritas nasional,” tutup Nurhasan.

(Red)

Terkait

Watch Dragon ball super