Jakarta, Sketsindonews – Rapat koordinasi antara Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) bersama Perwakilan warga yang tergabung dalam Paguyuban RW Kelurahan Kebon Kosong yang dihadiri pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas SDA, Dinas Bina Marga) membuka warna baru dalam cetusan hasil problem persoalan infrastruktur wilayah yang menjadi pengembangan HPL PPKK (Sekretariat Negara).
Dalam keterangan Ketua Paguyuban RW Kelurahan Kebon Kosong Kharis Bambang Riswanto menyatakan, bahwa warga Kebon Kosong telah 32 tahun pembangunan infrastruktur di wilayah RW 04 – 09 diabaikan pembangunan infrastrukturnya termasuk di dalamnya jaringan pipa air bersih (PAM) jadi bukan hanya 750 meter yang telah dibangun dari hasil swadaya masyarakat sebagai kebutuhan warga , tukasnya.
rakor ppkk infrastruktur.doc
Pihak paguyuban juga menyinggung soal saluran air pembuangan yang sudah lama tidak dilakukan perawatan oleh PPK Kemayoran termasuk penutup saluran yang sudah pada rusak.
“Rapat audiensi bersama pihak terkait nantinya ada sebuah kebijakan, dimana pihak PPKK juga berjanji terhadap beberapa kendala masyarakat dalam hasil rapat tanggal 18-01-2018 yang lalu.”
Sambung Kharis, sudah saatnya Pemprov DKI (SKPD) dan PPKK dapat mempercepat infrastruktur karena kami sudah sampaikan apa yang menjadi kendala, kenapa Pemprov DKI (Walikota) tak bisa berbuat apa – apa karena terbentur sebuah aturan.
