Jakarta, Sketsindonews – Rapat koordinasi antara Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) bersama Perwakilan warga yang tergabung dalam Paguyuban RW Kelurahan Kebon Kosong yang dihadiri pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas SDA, Dinas Bina Marga) membuka warna baru dalam cetusan hasil problem persoalan infrastruktur wilayah yang menjadi pengembangan HPL PPKK (Sekretariat Negara).

Dalam keterangan Ketua Paguyuban RW Kelurahan Kebon Kosong Kharis Bambang Riswanto menyatakan, bahwa warga Kebon Kosong telah 32 tahun pembangunan infrastruktur di wilayah RW 04 – 09 diabaikan pembangunan infrastrukturnya termasuk di dalamnya jaringan pipa air bersih (PAM) jadi bukan hanya 750 meter yang telah dibangun dari hasil swadaya masyarakat sebagai kebutuhan warga , tukasnya.

rakor ppkk infrastruktur.doc

Pihak paguyuban juga menyinggung soal saluran air pembuangan yang sudah lama tidak dilakukan perawatan oleh PPK Kemayoran termasuk penutup saluran yang sudah pada rusak.

“Rapat audiensi bersama pihak terkait nantinya ada sebuah kebijakan, dimana pihak PPKK juga berjanji terhadap beberapa kendala masyarakat dalam hasil rapat tanggal 18-01-2018 yang lalu.”

Sambung Kharis, sudah saatnya Pemprov DKI (SKPD) dan PPKK dapat mempercepat infrastruktur karena kami sudah sampaikan apa yang menjadi kendala, kenapa Pemprov DKI (Walikota) tak bisa berbuat apa – apa karena terbentur sebuah aturan.

Dirut PPKK Dwi Nugroho turut menyikapinya menurutnya, keluhan tersebut kepada para perwakilan kami tetap akan prioritaskan koordinasi baik Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan siap mendukung serta menyampaikan selama ini telah melakukan kerja sama untuk melakukan pengerukan di sebagian wilayah HPL PPK Kemayoran termasuk penyimpanan alat berat di hutan kota kemayoran dalam setiap aktifitas pengerukan saluran limgkungan, tukasnya.(20/01)

Diakuinya, saluran yang ditutup oleh warga sudah puluhan tahun sarana pembuangan air saluran PPK Kemayoran saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penggantian dan perbaikan, disarankan agar warga secara swadaya melakukan perbaikan darurat.

Dirinya sangat memahami apa yang sudah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Kebon Kosong dimana dibeberapa tempat saluran yang ditutup dengan menggunakan bambu dalam mencegah kecelakaan, papar Dwi.

Aktivis Lingkungan Hidup Joko Sardjono menanggapinya, kalo pertemuan 3 instansi kami pikir sudah ada titik terang bagi PPKK untuk membetikan permohonan atau rekomendasi kepihak Pemprov DKI sebagai syarat aturan hukum pelaksanaan perbaikan lingkungan dalam segala besar, ini harus cepat tanpa harus menunggu lama, ujarnya.

Joko Sardjono yang lebih dikenal orang menyebut “Joko Edan” sudah berulang kali menyingung inftarstruktur dan air bersih warga, sebagai langkah awal pihak pemda telah melakukan pengerukan saluran yang dibangun oleh PPKK dikawasan Dakota dengan alat berat hampir 19 tahun tak dikeruk.

Kedepan pihak SDA akan melakukan pengerukan lagi saluran kawasan Boing, Apron, TKC Condomonium sampai Fly Over Pademangan yang selama Pemda Kota Jakarta Pusat sudah berupaya peduli apa yang sudah diderita warga Kebon Kosong.

“Ini kan menyangkut anggaran dalam rehabilitasi rekontruksi kawasan, sementara Pemprov DKi sudah mau, hanya pihak PPKK untuk tidak lagi membuat surat yang abu – abu dalam permohonan itu bagi instansi kewenangan Dinas Bina Marga dan Dinas SDA Pemprov DKI”, tandas Joko.

Dipihak lain Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede telah berjanji bahwa warga Kebon Kosong yang terkendala dan terbelakang harus terus kami dorong selaku pemerintah, ucapnya.

Kami tetap konsisten apa yang menjadi kendala warga, hingga saat ini kami hanya bisa mengakali dengan konsep kerja bhakti warga (massal) sebagai salah satu solusi prioritas atas perubahan perbaikan kawasan warga Kebon Kosong, ujar Mangara.

reporter : nanorame