Home / Berita / Antara Warteg, Pajak, dan Tax Amnesty

Antara Warteg, Pajak, dan Tax Amnesty

Jakarta, sketsindonews – Pada era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, punya cara baru dalam mendongkrak pendapatan pajak daerah di ibukota, karena sejak 01 Oktober 2011 semua rumah makan telah dikenakan pajak 10% termasuk warung tegal atau yang lebih dikenal dengan julukan “warteg”. Masuknya warteg ini menjadi sasaran pajak, kata Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Arief Susilo baru baru ini.

Hal tersebut dikarenakan, usaha warteg termasuk jenis usaha yang masuk dalam persyaratan obyek pajak seperti diatur dalam Undang Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tetapi tidak semua warteg dikenai pajak.

Kewajiban Pajak akan berlaku bagi seluruh jenis rumah makan yang punya omset s/d Rp. 60 juta pertahun, atau sekitar Rp.5 juta perbulan, atau Rp.167 ribu perharinya.

Dinas Pelayanan Pajak DKI juga akan mendata warteg yang masuk kategori itu. Setelah semua data didapat, dan selesai dilakukan sosialisasi kepada seluruh asosiasi pengusaha rumah makan jenis “warteg” ini, maka atas persetujuan DPRD DKI semua pajak warteg ini ada diatur dalam Perda DKI Jakarta.

Hal ini sangat bertentangan dengan Anggota komisi E DPRD DKI, salah satunya Wanda Hamidah yang pada tahun 2012 saat itu masih menjabat sebagai Anggota Komisi E, baginya justifikasi wajib pajak 10% bagi pengusaha warteg itu dinilai sebagai pungutan liar pajak. Sebab tidak semua bangunan warteg itu berdiri di atas lahan resmi. Banyak warteg dibangun diatas lahan Ruang Terbuka atau RTH.

“Dan bila warteg ini berdiri diatas lahan ‘ ilegal ‘ tetap dikenakan pajak, berarti sama seperti ‘ melegalkan ‘ pungutan liar, ” katanya.

Wanda Hamidah, masih tetap mempertanyakan apa alasan Pemprov DKI Jakarta memungut pajak untuk usaha seperti warteg ini.

Masih menurut Wanda Hamidah, karena potensi pajak di ibu kota DKI Jakarta masih sangat besar dari yang lain, diluar dari para usaha warteg, tetapi sayang nya pemda DKI tidak maksimal dalam menggarap nya.

Dinas Pelayanan Pajak Pemda DKI Jakarta punya penilaian lain. Mereka menilai pembebanan pajak atas dasar azaz keadilan. Tidak sedikit warung tegal yang memiliki omzet lebih dari pada restoran.

“Ada beberapa warteg memilki omzet lebih tinggi dari restoran. Seperti warteg Warmo di Tebet,” ujar Kepala Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI saat itu, Iwan Setiawandi di Jakarta.

Tetapi dari 1000 pengusaha warteg diseluruh Indonesia, paling hanya 0,5% nya saja yang berpenghasilan seperti warteg Warmo. Ada dua macam system pungutan pajak bagi warteg, pertama secara resmi atau melalui pengecekan, dan pemerintah yang menetapkan berapa beban pajaknya. Kedua, self assesment, atau para pedagang makanan yang menyetor pajak langsung ke kantor pajak sesuai pemasukan yang mereka dapat.

Perasaan sangat kecewa dan terpukul masih dirasakan sampai sekarang oleh Ketua Kowarteg Tegal, H.Sastoro, SE di temui kediamannya beberapa waktu lalu, ” Kenapa pajak 10% bagi usaha warteg ini masih tetap di tagihkan ya.

Sekarang kan Pemerintah sudah menetapkan Tax Amnesty bagi Pengusaha-pengusaha kaya dan besar agar dapat memindahkan uang nya yang sebagian besar di investasikan di luar negri agar dibawa kembali ke Indronesia, dengan dikenakan pengampunan pajak yang nilai nya bisa mencapai triliunan rupiah. Tetapi kenapa usaha warteg masih tetap akan dikenakan pajak 10%, oleh Pemerintah. Karena seharusnya pemerintah bisa turun ke bawah melihat kondisi sebenarnya, masih banyak usaha warteg yang peralatan masaknya, peralatan dapurnya, tidak mewah, termasuk tempat usaha nya saja masih banyak yang kontrak atau sewa, tempat usahanya dibuat dari papan atau bambu bambu seadanya, yang terpenting bagi mereka adalah mereka tetap menjaga kebersihan, keamanan makanannya, sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama sebagai anggota Koperasi warteg (Kowarteg), yang di ketua oleh H.Sastoro, SE. Sebenarnya motto mereka bekerja di usaha warteg adalah, ” yang penting bekerja bisa kumpu dengan saudara-saudaranya yang di rantau, atau bisa kumpul lagi dengan sesama teman sewaktu di kampung Tegal, yang mereka inginkan adalah bekerja secara halal semoga dapat merubah nasib kehidupannya, bukan kerja dengan cara Korupsi.

Kalau semua usaha warteg termasuk yang baru mulai, semakin terus ditekan dan di haruskan tetap bayar pajak 10%, pasti nya harga makanan di warteg pasti akan melambung seperti harga di restauran di mal mal, dan yang paling lebih sengsaranya lagi adalah tetap warga miskin, yang tidak akan mampu untuk makan di warteg warteg yang berada di sekitar an DKI Jakarta. (Kumara/Soes Biarto)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Watch Dragon ball super