You Will Never Alone, Jangan Biarkan Satpol PP Berjalan Sendiri
Jakarta, sketsindonews – Kondisi Jakarta ditengah pandemi covid-19, kasusnya terus meningkat walaupun pihak pemerintah telah memberikan New Normal atau Masa Teansisi, eforia interaksi bagi warga masyarakat terus diawasi secara ketat termasuk fasilitas publik yang bisa mengundang penularan.
“Satpol PP DKI sudah “All Out” dalam melakukan Pergub 33 dan Pergub 51 untuk menjadikan ketegasan tindakan dalam menjalankan aturan kepada pihak – pihak pelanggar,” ujar Sosiolog Danang Sasongko, Kamis (11/6/20).
Momentum ketegasan Satpol PP ditengah pandemi harus di jalankan dan itu merupakan fungsi kontrol untuk mengatur jalannya kegiatan sosial dan ekonomi, walau dirasakan belum maksimal dengan keterbatasan sarana yang ada.
Diakuinya kordinasi personil antar intrumen TNI – Polri menjadikan tolok ukur dan itu sangat mutlak, karena ini kunci menurunkan penularan yang tidak terkontrol.
“Seperti negara tirai bambu China dalam menyelesaikan memutus mata rantai Covid – 19 dapat tuntas karena turunnya tentara secara langsung ditengah masyarakat dalam menjalankan fungsi kedispilinan warga dengan mengikuti aturan penegakan protokeler kesehatan,” terang Danang.
Lanjut Danang dalam mengamati kinerja satpol PP sudah lakukan keiikut sertakan secara baik ditengah masyarakat, walau tidak semuanya juga harus Satpol PP dalam menjaga marwah menjalankan pergub secara tegas karena aparatur lain (SKPD) juga harus terlibat perlu juga ikut mendorong secara bersama.
“You Will Never Walk Alone, jangan biarkan Satpol PP berjalan sendiri, sementara institusi lain tidak lakukan sesuatu terhadap maksimalisasi atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta, baik segi pelaksaan sidak pembentukan posko, razia pusat ekonomi, razia masker serta psbl di setiap lingkungan,” paparnya.
Sementara Kasatpol PP Kota Jakarta Pusat Bernard Tambunan saat dihubungi mengatakan, dalam pelaksanaan massa transisi ( psbb) pihaknya telah menindak para pelanggar di kawasan kantor dan sentra ekonomi dengan total mencapai 150 juta rupiah.
“Keterbatasan personil dimasa psbb dengan berbagai sudut titik Satpol PP telah berusaha ikut hadir untuk menjalankan kedispilinan warga, sementara tidak semua juga seperti mall, Kantor dari aturan 50 persen yang tertuang dalam Pergub di massa transisi untuk tercover terkecuali benar adanya pelanggaran jelas, kami akan lakukan sesuai perintah Gubernur DKI Anies Baswedan,” ungkap Benard.
“Seperti pasar tradisional diharapkan benar pengelola pasar dan Tim gugus tugas untuk menjalankan pengawasan terhadap para pedagang hingga pembeli yang tidak disiplin dalam tata cara berinteraksi ekonomi,” tutupnya.
(Nanorame)
