Jakarta, sketsindonews – Survei hasil Saeful Mujani Researches and Consulting (SMRC) dalam pemilih (konstituen) memberikan pertanyaan mengenai alasan mengapa responden memilih pasangan atau kecendrungan terhadap pasangan calon.
Jika membaca jawaban responden, bisa disimpulkan bahwa alasan utama responden memilih pasangan kandidat adalah karena pasangan calon dinilai terbukti memiliki kinerja baik dan memuaskan, calon mempunyai rekam jejak teruji dalam memimpin serta berkomitmen kuat pada pemberantasan KKN.
Responden atau konstituen juga mengharapkan pemimpin DKI Jakarta adalah sosok bersih yang konsisten mewujudkan birokrasi tanpa KKN dan berorientasi menghadirkan pelayanan publik prima bagi warga.
“Dari 5 alasan teratas responden memilih pasangan calon, tampak tidak ada alasan responden memilih karena kesamaan etnis maupun agama. Ini membuktikan pemilih Jakarta adalah pemilih cerdas yang memilih karena alasan kinerja dan rekam jejak teruji, dan bukannya karena alasan sentimen SARA. Meskipun, ada pemilih yang tradisional-emosional, tapi angkanya tidak besar,” ujar Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ansy Lema di Jakarta, Jum’at (21/10).
Ansy menambahkan jika melihat hasil survei SMRC, sesungguhnya pemilih berharap Pilkada DKI tidak sebatas menjadi ajang kontes gagasan dan program kerja membangun Jakarta. Namun, lebih dari itu, kata dia harus menjadi kompetisi rekam jejak antar-pasangan calon. Warga Jakarta lebih melihat bukti, hasil kerja nyata, bukan semata konsep.
“Siapapun bisa merumuskan ide dan konsep membangun Jakarta secara brilian, tapi tidak semua calon bisa menjalankannya dengan baik,” terangnya.
Merumuskan konsep dan menjalankan program adalah dua hal berbeda. “Tak heran, kini warga Jakarta lebih suka memilih kepala daerah yang bisa memberikan solusi konkrit, bukan cuma berwacana,” jelas dia.
Namun, lanjut Ansy, survei juga bisa berdampak negatif jika lembaga yang melakukan survei memanipulasi hasil survei demi kepentingan kandidat tertentu. Maka, pihak yang melakukan survei dituntut memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, bukan sekedar memiliki kapasitas dalam melakukan survei.
“Karena itu, lembaga survei dituntut mampu menjaga independensinya dan netralitasnya terhadap pasangan calon. Rakyat sudah paham mana lembaga survei yang bisa dipercaya, mana yang tidak bisa dipercaya karena hanya melayani pesanan survei pasangan calon,” pungkas dia. (*)
