Nazaruddin juga mengatakan “Terus terang bang, saya sangat sepakat ada pembangunan di desa kami. Tapi itulah bang jika proses pengerjaan proyek itu tanpa adanya komunikasi dengan pihak desa tentu kami merasa kecewa juga. Kalaupun kami tidak diajak duduk, minimal berikan pemberitahuan kalau mereka mengerjakan proyek, biar kami tahu juga,” ujar Nazaruddin.
Ia menduga ada indikasi kalau proyek itu milik oknum anggota dewan. Pasalnya, proyek semenisasi dan drainase kebanyakan dengan sistem penunjukkan langsung (PL). “Biasanya milik anggota dewan dapil wilayah kami bang,” ucapnya.
“Sampai sekarang saya memang belum mengetahui proyek itu punya siapa, berapa anggaran, siapa kontarktor maupun pengawasnya. Namun, jika dilihat dari projek kerja nya proyek ini, bisa jadi proyek ini milik oknum anggota dewan. Namun, kami tidak bisa menyebut oknum dewan yang mana punya proyek ini,” jelasnya.
Nazaruddin juga menemukan kejanggalan lain soal proyek itu. Kejanggalan yang dimaksud ketika Konsultan Pengawas atas nama inisial D dengan berani menyebut kalau pengerjaan proyek itu sepengetahuan pihak Kejari Karimun, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karimun, LSM dan media di Karimun.
